Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingatkan Jokowi Bisa Ditinggalkan Prabowo | Kubu Amin Klaim Banyak PO Bus Mendadak Batal Antar

Kompas.com - 10/02/2024, 05:30 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan PDI Perjuangan (PDI-P) yang mengingatkan Presiden Joko Widodo bisa ditinggalkan koalisi Prabowo Subianto menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (9/2/2024).

Artikel populer lainnya terkait kubu Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) yang mengeklaim banyak perusahaan otobus (PO) mendadak membatalkan pengataran massa yang akan ke kampanye terakhir di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Selanjutnya terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 51,8 persen.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. PDI-P Ingatkan Jokowi Bisa Ditinggal Koalisi Prabowo-Gibran Usai Lengser

Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengingatkan Jokowi agar sadar diri dengan kekuasaannya saat ini.

Ia berharap mantan Wali Kota Solo itu tak terlena dengan berbagai pihak yang ada di sekelilingnya.

Apalagi, pihak-pihak yang saat ini duduk di Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta mendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ini hati-hati, pertanyaannya apakah koalisi besar tadi itu semua kompak ikhlas lahir batin untuk kawal Jokowi?" ucap Komarudin dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Baca selengkapnya: PDI-P Ingatkan Jokowi Bisa Ditinggal Koalisi Prabowo-Gibran Usai Lengser

2. Jelang Kampanye Terakhir, Kubu Anies-Muhaimin Bilang Banyak PO Bus Mendadak Batalkan Pengantar

Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Jumhur Hidayat mengungkapkan banyak perusahaan otobus (PO) bus yang membatalkan pengantaran pendukung jelang kampanye terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024).

Menurutnya, tindakan PO bus membatalkan kesepakatan H-1 jelang kampanye terakhir itu terjadi di sejumlah daerah.

"Kita mau pake bus juga gak bisa, bus nya sedikit sekali. Lucunya gini, contoh saya lah, teman-teman buruh dari Serang (order) 20 bus sudah di DP, sudah semua. Baru dapet kabar dibatalin hari ini," ujar Jumhur di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2024).

Ia menyebutkan situasi itu cukup merepotkan pendukung Anies-Muhaimin. Sebab, mereka harus mencari alat transportasi lain untuk bisa hadir dan meramaikan kampanye di JIS.

Jumhur menduga, pembatalan sengaja tidak dilakukan jauh-jauh hari, tapi jelang kampanye akbar terakhir berlangsung untuk membatasi mobilitas pendukung Anies-Muhaimin.

Baca selengkapnya: Jelang Kampanye Terakhir, Kubu Anies-Muhaimin Bilang Banyak PO Bus Mendadak Batalkan Pengantaran

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com