PDI-P Ingatkan Jokowi Sadar Diri dan Tak Terlena Orang di Sekelilingnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan PDI Perjuangan (PDI-P) dengan Presiden Joko Widodo hingga kini masih tak harmonis.

Hubungan keduanya renggang semenjak putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 pendamping Prabowo Subianto.

Meski demikian, PDI-P tetap mengingatkan Jokowi supaya sadar diri dengan kekuasaannya saat ini.

Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengatakan bahwa Jokowi harus segera sadar diri suapaya tak terlena dengan berbagai pihak yang ada di sekelilingnya.

Terutama, pihak-pihak yang saat ini duduk di Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta mendukung Prabowo-Gibran.

"Ini hati-hati, pertanyaannya apakah koalisi besar tadi itu semua kompak ikhlas lahir batin untuk kawal Jokowi?" ucap Komarudin dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Kamis (8/2/2024).

Ia juga mengingatkan Jokowi bahwa ada batas dalam kekuasaan.

Baca juga: Cerita Megawati Tinggal di Istana Presiden, Sebut Kekuasaan Sangat Membius

Komarudin pun menyinggung proses turunnya Presiden ke-2 RI Soeharto pada tahun 1998.

Kala itu, orang dekat Soeharto, Harmoko, yang menjabat sebagai pimpinan DPR/MPR sempat menyatakan bahwa masyarakat masih menginginkan Soeharto untuk memimpin pemerintahan.

"Pak Harmoko (mengatakan), 'Bapak masih dikehendaki oleh rakyat Indonesia', jadi waktu sidang umum (MPR) dia semangat pukul palu sampai palu terlepas dari tangkai," tutur dia.

Namun, Komarudin menekankan, saat gelombang demonstrasi mahasiswa semakin besar sampai memasuki dan menduduki gedung DPR RI, sikap Harmoko pada Soeharto berubah.

"Berapa waktu kemudian mahasiswa duduki DPR, dia (Harmoko) datang minta Pak Harto untuk mundur," sebutnya.

Khawatir Jokowi dikecewakan

Anggota Komisi II DPR RI ini pun mengaku khawatir Jokowi akan kecewa dengan banyak pihak yang saat ini selalu berada di sekitar dan memuji-mujinya.

"Pak Jokowi orang yang saya pernah berjuang sama-sama. Jelek-jelek begini pernah jual mobil untuk perjuangkan dia untuk jadi Gubernur DKI Jakarta," katanya.

"Di tangan saya ini ikut tanda tangan rekomendasi dia jadi Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Pak Taufik (Kiemas) tidak mau. Ini saya masih harap sekali dia jangan terlalu percaya orang-orang ini. Saya khawatir, dia besok kecewa,” papar Komarudin.

Baca juga: Ahok Ragu Kubu 01 dan 03 Bisa Bersatu, Timnas Anies-Muhaimin: Elite PDI-P Bukan Ahok

Ia juga kembali mengingatkan bahwa setelah tak lagi menjabat, seseorang kerap ditinggalkan oleh pihak-pihak yang selama ini selalu memuji atau mencari muka padanya.

"Jadi kau itu dielu-elukan, disenangi orang itu karena kau punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi habis itu biasa, semua akan pergi," imbuh dia.

Megawati turut ingatkan Jokowi

Sementara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi untuk tidak berkampanye menggunakan fasilitas negara.

Tak hanya Jokowi, Megawati juga mengingatkan kepada para menteri hingga pejabat tinggi untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis.

Menurut Megawati, fasilitas negara adalah milik semua rakyat. Dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dalam berkampanye.

"Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri dan pejabat lainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye," kata Megawati saat kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis.

Tak dikte Jokowi

Megawati juga mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader partai banteng yang menjadi pemimpin.

Termasuk, kata Mega, dirinya tak pernah mendikte Jokowi yang merupakan kader PDI-P dan dua kali diusung sebagai presiden.

Megawati mempersilakan publik untuk bertanya ke Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.

"Ya nanti tanya saja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul, saran. Boleh dong," ujar Megawati dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis.

"Masa saya punya pengalaman enggak oleh diberikan. Keputusan ya di situ, lho," lanjutnya.

Jika pun ia memberikan masukan, lanjut Mega, hal itu telah melalui banyak pertimbangan.

"Dan apa enggak boleh sih, kalau saya emang umpamanya saya tahu itu (kebijakan, keputusan Presiden) membahayakan, saya akan bilang 'don't, enggak boleh'," tuturnya.

Megawati mengatakan, seandainya dia memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung PDI-P, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai.

Selebihnya, kata Mega, Presiden sendiri yang akan memutuskan.

"Lho saya ini orang tahu aturan lho. Dari itulah maka mungkin hidup saya bisa apa ya, bisa sampai hari ini gitu," tuturnya.