Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingatkan Jokowi Sadar Diri dan Tak Terlena Orang di Sekelilingnya

Kompas.com - 10/02/2024, 06:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

Ia juga kembali mengingatkan bahwa setelah tak lagi menjabat, seseorang kerap ditinggalkan oleh pihak-pihak yang selama ini selalu memuji atau mencari muka padanya.

"Jadi kau itu dielu-elukan, disenangi orang itu karena kau punya jabatan, punya kekuasaan. Tapi habis itu biasa, semua akan pergi," imbuh dia.

Megawati turut ingatkan Jokowi

Sementara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan Jokowi untuk tidak berkampanye menggunakan fasilitas negara.

Tak hanya Jokowi, Megawati juga mengingatkan kepada para menteri hingga pejabat tinggi untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis.

Menurut Megawati, fasilitas negara adalah milik semua rakyat. Dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dalam berkampanye.

"Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri dan pejabat lainnya. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye," kata Megawati saat kampanye akbar di Banyuwangi, Kamis.

Tak dikte Jokowi

Megawati juga mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader partai banteng yang menjadi pemimpin.

Termasuk, kata Mega, dirinya tak pernah mendikte Jokowi yang merupakan kader PDI-P dan dua kali diusung sebagai presiden.

Megawati mempersilakan publik untuk bertanya ke Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.

"Ya nanti tanya saja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul, saran. Boleh dong," ujar Megawati dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis.

"Masa saya punya pengalaman enggak oleh diberikan. Keputusan ya di situ, lho," lanjutnya.

Sebagai ketua umum partai politik, klaim Mega, dirinya tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin, termasuk presiden, untuk menentukan sikap.

Jika pun ia memberikan masukan, lanjut Mega, hal itu telah melalui banyak pertimbangan.

"Dan apa enggak boleh sih, kalau saya emang umpamanya saya tahu itu (kebijakan, keputusan Presiden) membahayakan, saya akan bilang 'don't, enggak boleh'," tuturnya.

Megawati mengatakan, seandainya dia memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung PDI-P, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai.

Selebihnya, kata Mega, Presiden sendiri yang akan memutuskan.

"Lho saya ini orang tahu aturan lho. Dari itulah maka mungkin hidup saya bisa apa ya, bisa sampai hari ini gitu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com