Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye di Tulungagung, Anies: Bila di Jatim Menang, Kita Menang

Kompas.com - 09/02/2024, 19:09 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, jika dirinya dan Muhaimin Iskandar menang di Jawa Timur, bisa dipastikan perolehan suara keseluruhan bisa menang.

Hal itu disampaikan Anies saat kampanye akbar di GOR Lembu Peteng, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (9/2/2024) melalui keterangan tertulis.

"Semua datang tanpa bayaran, ini memang wajah-wajah yang tak bisa dibayar. Kita berkumpul di sini bukan hanya untuk tatap muka, tapi untuk Indonesia adil makmur untuk semua. Bila di Jatim menang, kita akan menang," ujar Anies.

Dia juga menyampaikan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah tentang ketimpangan dan ketidakadilan.

Baca juga: Anies: Kita Ingin Anak Muda Dapat Posisi karena Prestasi, Bukan karena Koneksi

Oleh karena itu, Anies mengatakan, perlu ada gerakan perubahan untuk memperbaiki Indonesia yang sedang dalam ketimpangan.

"Kita ada masalah, ada ketimpangan di mana-mana. Ketidakadilan di mana-mana. Karena itu, waktunya kita semua melakukan gerakan perubahan untuk Indonesia yang adil dan setara,” kata Anies.

Anies melanjutkan, saat berkunjung ke berbagai daerah, dia bertemu dengan orang tanpa bayaran, tapi membawa harapan agar di Indonesia terwujud perubahan.

“Kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi rumah besar bagi semua, seperti yang digariskan pendiri republik ini. Para pendiri bangsa ini telah membuat Indonesia untuk semua golongan, bukan untuk sebagian saja,” ujar Anies.

Baca juga: Jokowi Bilang Tak Akan Kampanye, Timnas Anies-Muhaimin: Makan Bakso Itu Kampanye Terselubung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com