Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbau Para Menteri PDI-P Tak Mundur, Megawati: Ndak Bisa Asal Masuk, terus Mau Cari Kedudukan Saja

Kompas.com - 08/02/2024, 23:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta semua menteri yang merupakan kader partainya menimbang-nimbang keputusan jika ingin mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Presiden kelima RI ini pun mewanti-wanti bahwa keputusan mundur akan berkaitan soal moral dan etika dalam berpolitik.

Dalam pandangannya, untuk menjadi seorang menteri juga membutuhkan etika dan moral politik sehingga tidak bisa hanya asal mencari kedudukan.

"Bagi saya, itu adalah etika, etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Ndak bisa lho, kamu asal masuk, terus kamu mau cari kedudukan saja. No! Ada disiplinnya. Itu etika. Ada moralnya," kata Megawati menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Baca juga: Tak Mudah Cari Menteri, Megawati: Seumpama Menkeu Diganti, Coba Deh Cari Calonnya Siapa?

Oleh sebab itu, Megawati mengimbau semua menterinya tetap berada di kabinet hingga masa pemerintahan selesai setelah pemerintahan yang baru terbentuk jelang akhir 2024.

Selama pemerintahan saat ini belum selesai, Megawati meminta sesama menteri di kabinet tetap rukun. Dia tak ingin menteri-menteri saling ribut hanya karena persoalan pemiilhan umum (Pemilu).

"Jadi saya bilang, tapi please, pikir, ganti orang itu gampang, lima menit juga asal sudah sumpah jabatan, selesai. But, tapi dari sisi pengalaman saya, karena saya memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan, itu kalau enam bulan saja dia sudah mampu, dan tahu fragmentasi dan sebagainya, it's oke," ujanya.

Megawati khawatir, jika menteri-menteri PDI-P mundur, tidak terjadi stabilitas pemerintahan. Sebab, menteri yang baru mengisi tentu akan beradaptasi kembali dengan sisa masa pemerintahan.

"Nah itu kan yang bahaya bukannya apa? Bangsa dan negara. Apa enggak begini, hayo?" kata Megawati sembari tangannya menunjukkan gestur naik turun seakan menggambarkan ketidakstabilan pemerintahan.

Baca juga: Ungkap Alasan Larang Menteri-menteri PDI-P Mundur, Megawati: Emangnya Presiden Bisa Jalan Sendiri?

Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri disebut menolak usulan para menteri dari PDI-P buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik.

Namun, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Baca juga: Buka Suara soal Isu Menkeu Ingin Mundur, Megawati: Yang Dihitung Itu Buntungnya...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com