Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Alasan Larang Menteri-menteri PDI-P Mundur, Megawati: Emangnya Presiden Bisa Jalan Sendiri?

Kompas.com - 08/02/2024, 22:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasan mengapa dirinya melarang para menteri dari partainya mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Megawati, Presiden Jokowi tidak bisa bekerja sendiri jika para menteri beramai-ramai mundur.

"Jadi kalau situ suruh, sudah dong pokoknya semuanya lepasin aja, gitu. Terus gimana dong? Ha? Emangnya Presiden bisa jalan sendiri? Itulah, makanya dibikin kabinet," ujar Megawati dalam wawancara khusus bersama Rosiana Silalahi dalam program ROSI disiarkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

"Makanya, saya yang pertama kali waktu bikin kabinet, saya bilang, di sini tidak ada namanya orang partai. Yang ada adalah Presiden, Wakil Presiden dan para pembantunya. Jadi kebayang enggak? Jadi kan saya perlu pembantu. Gitu lho," katanya melanjutkan.

Baca juga: Buka Suara soal Isu Menkeu Ingin Mundur, Megawati: Yang Dihitung Itu Buntungnya...

Presiden kelima RI ini pun membenarkan bahwa dirinya meminta para menteri untuk tetap berada di kabinet dan bekerja.

Alasannya, karena jika para menteri ramai-ramai berhenti maka tentu banyak pihak yang ingin masuk kabinet.

Padahal, menurut Megawati, masih ada sisa sekitar 8-10 bulan masa kerja Kabinet Presiden Jokowi.

Di sisi lain, Megawati menegaskan bahwa para menteri harus memiliki kemampuan yang mumpuni.

"Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk. Sopo? Tapi, kalau hanya untuk 10 bulan, apa toh yang mau dikerjakan? Coba pikirin, hayo. Dan ini kalau orangnya (penggantinya) the best, mumpuni, ngerti (bisa langsung melanjutkan tugas)," ujar Megawati.

"Dan belum tentu orang itu mau lho. Kan gitu. Itu itung-itungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu. Bukan untuk kepentingan pragmatis," katanya melanjutkan.

Baca juga: Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar: Capres Rambut Putih, kalau Berubah Hitam Pilih yang Paling Ganteng

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati menolak usulan para menteri dari PDI-P mundur.

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Baca juga: Minta Pendukung Jaga TPS demi Ganjar-Mahfud Menang 1 Putaran, Megawati: Jangan Nyoblos, lalu Pulang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com