Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jelang Pencoblosan, Kemenkominfo Imbau Masyarakat Waspadai Kampanye Hitam

Kompas.com - 09/02/2024, 17:00 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyerukan kepada masyarakat agar tetap cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama menjelang momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Imbauan tersebut disampaikan karena pola kampanye hitam mengalami peningkatan yang juga memanfaatkan media teknologi informasi terkini.

Salah satu bentuknya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan jika hanya dilihat sekali.

Nezar mencontohkan hal ini dengan deepfake, sebuah teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerakan seseorang.

“Itu menjadi hal baru dalam (penyebaran) hoaks tahun ini. Ini bukan hanya (terjadi) di Indonesia, sejak generative AI muncul, (teknik ini) sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya (dalam konteks) pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam (bidang) kesehatan dan ilmu pengetahuan,” tutur Nezar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: 6 Hakikat Sosiologi sebagai Ilmu Pengetahuan

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” beberapa waktu lalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil langkah-langkah antisipatif sejak enam bulan sebelum pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media utama di berbagai platform.

Selain itu, Nezar menyebut bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan platform media sosial yang sering menjadi tempat penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Kami berkolaborasi dengan platform media sosial (medsos), seperti Google, Meta, TikTok, X, dan lain-lain. Kami memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan ruang digital yang sehat guna menyukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.

Baca juga: UGM Sediakan 9 TPS Khusus buat Mahasiswa pada Pemilu 2024

Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kemenkominfo telah mengidentifikasi 195 isu hoaks di 2.885 konten. Dari jumlah ini, 1.545 konten telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.

Nezar menegaskan bahwa pemilu adalah sebuah acara besar yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal tetapi juga internasional.

Oleh karena itu, Kemenkominfo berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan ekosistem media untuk mengatasi kekacauan informasi dan menanggulangi potensi polarisasi.

"Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat dan tim pemenangan untuk mencapai kesatuan pandangan dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai (sebagai) sarana integrasi bangsa," ucap Nezar.

Baca juga: Tren dan Tantangan Integrasi AI pada Sektor Migas

Politik identitas jauh menurun

Sebelumnya, Nezar menyatakan bahwa dominasi politik identitas yang terlihat pada dua pemilu sebelumnya telah menurun signifikan pada 2024.

Ia optimistis bahwa pesta demokrasi kali ini akan jauh lebih damai dibandingkan periode pemilu sebelumnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com