Jelang Pencoblosan, Kemenkominfo Imbau Masyarakat Waspadai Kampanye Hitam

KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyerukan kepada masyarakat agar tetap cerdas dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama menjelang momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Imbauan tersebut disampaikan karena pola kampanye hitam mengalami peningkatan yang juga memanfaatkan media teknologi informasi terkini.

Salah satu bentuknya adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan jika hanya dilihat sekali.

Nezar mencontohkan hal ini dengan deepfake, sebuah teknik manipulasi gambar atau video yang dapat mengubah wajah, suara, atau gerakan seseorang.

“Itu menjadi hal baru dalam (penyebaran) hoaks tahun ini. Ini bukan hanya (terjadi) di Indonesia, sejak generative AI muncul, (teknik ini) sudah digunakan di beberapa negara, tidak hanya (dalam konteks) pemilu, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi dalam (bidang) kesehatan dan ilmu pengetahuan,” tutur Nezar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/2/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Dewasa Berdemokrasi pada Pemilu 2024” beberapa waktu lalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil langkah-langkah antisipatif sejak enam bulan sebelum pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media utama di berbagai platform.

Selain itu, Nezar menyebut bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan platform media sosial yang sering menjadi tempat penyebaran disinformasi dan misinformasi.

“Kami berkolaborasi dengan platform media sosial (medsos), seperti Google, Meta, TikTok, X, dan lain-lain. Kami memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan ruang digital yang sehat guna menyukseskan Pemilu 2024,” jelasnya.

Sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kemenkominfo telah mengidentifikasi 195 isu hoaks di 2.885 konten. Dari jumlah ini, 1.545 konten telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.

Nezar menegaskan bahwa pemilu adalah sebuah acara besar yang tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal tetapi juga internasional.

Oleh karena itu, Kemenkominfo berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan ekosistem media untuk mengatasi kekacauan informasi dan menanggulangi potensi polarisasi.

"Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan organisasi masyarakat dan tim pemenangan untuk mencapai kesatuan pandangan dan kesamaan sikap. Kita harus menciptakan pemilu ini damai (sebagai) sarana integrasi bangsa," ucap Nezar.

Politik identitas jauh menurun

Sebelumnya, Nezar menyatakan bahwa dominasi politik identitas yang terlihat pada dua pemilu sebelumnya telah menurun signifikan pada 2024.

Ia optimistis bahwa pesta demokrasi kali ini akan jauh lebih damai dibandingkan periode pemilu sebelumnya.

Keyakinannya didasarkan pada penurunan jumlah isu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Hal ini dapat dirasakan di medsos, instant messenger, dan grup WhatsApp. Semoga (tren) ini dapat dipertahankan dan ditekan hingga pemilu berakhir dan penetapan presiden dan wakil presiden (wapres),” ujarnya.

Seperti diketahui, pesta demokrasi Pemilu serentak 2024 semakin mendekati puncaknya.

Pada 14 Februari mendatang, seluruh rakyat akan memilih pemimpin baru mereka di dalam bilik suara. Pemilu ini diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan tentunya damai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara, peserta, media, hingga masyarakat umum.

Nezar menegaskan bahwa penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi akan menjadi tantangan besar dalam menciptakan #PemiluDamai2024.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan, kebingungan, dan konflik di tengah masyarakat, terutama selama periode masa tenang dari tanggal 11-13 Februari 2024.

Kepercayaan publik pada media meningkat

Keterlibatan seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama dalam mewujudkan #PemiluDamai 2024.

Salah satu faktor penting adalah peran media yang harus lebih mengedepankan edukasi politik melalui penyampaian informasi yang seimbang dalam pemberitaannya.

Dikutip dari Indonesia.go.id, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menaruh harapan yang tinggi terkait peran media ini.

Harapan tersebut didasarkan pada hasil penelitian dan survei Dewan Pers yang menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media, terutama media mainstream, menjelang hari pencoblosan.

Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata kepercayaan masyarakat terhadap media, khususnya televisi, mencapai 39 persen.

”Sekarang ada kondisi lebih kondusif, kepercayaan terhadap media mainstream lebih tinggi. Mereka (masyarakat) kembali ke sana. Masyarakat akhirnya memilih untuk melihat kebenaran informasi di media mainstream,” kata Ninik.

Ia berharap media-media tersebut memberikan peran aktifnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu, memberikan edukasi kepada calon anggota legislatif, serta imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan cerdas menyikapi berita-berita palsu yang beredar yang bertujuan untuk memecah belah bangsa.

Ninik juga menyoroti kondisi yang berbeda dengan berita yang disebarkan melalui medsos.

Masyarakat dianggap telah jenuh dengan medsos yang seringkali menyajikan informasi yang tidak terverifikasi dan cenderung menimbulkan hoaks dan disinformasi.

Tips menghindari hoaks

Meskipun begitu, berita yang beredar di platform medsos tetap harus diwaspadai. Masyarakat harus terus meningkatkan pemahaman dan rasa bijak dalam menggunakan medsos agar tidak mudah terpengaruh dan tanpa sadar menjadi penyebar informasi yang tidak benar.

Berikut adalah beberapa tips dari Kemenkominfo agar tidak terjebak oleh berita hoaks.

Pertama, pahami judul-judul yang provokatif dan tendensius. Biasanya, judul ini menggunakan huruf kapital dan tanda seru, serta langsung menuduh dan menimbulkan kebencian terhadap pihak tertentu.

Isinya bisa diambil dari berita media resmi, tetapi dimanipulasi untuk menciptakan persepsi yang diinginkan oleh pembuat hoaks. Oleh karena itu, waspadalah terhadap pesan-pesan forward yang mencurigakan.

Langkah terbaik adalah mencari referensi berupa berita serupa dari situs berita resmi, lalu membandingkan isinya. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh kesimpulan yang lebih seimbang. Jika terbukti sebagai hoaks, segera hapus atau laporkan konten tersebut ke situs https://aduankonten.id/.

Kedua, perhatikan alamat situsnya. Informasi yang tidak resmi biasanya tidak memiliki informasi di media resmi dan hanya tersebar di aplikasi pesan instan.

Jika ada, biasanya berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Situs semacam ini mungkin menggunakan domain blog. Untuk memastikan keabsahan sebuah situs berita, Anda bisa mengeceknya di https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers.

Ketiga, periksa fakta. Informasi hoaks sering kali mencatut nama tokoh dan lembaga terkenal.

Oleh karena itu, perhatikan sumber berita. Berita yang mencurigakan biasanya hanya mencantumkan nama tokoh dan lembaga terkenal tanpa menyertakan fakta yang jelas.

Keempat, waspadai penggunaan foto atau video palsu. Teknologi saat ini memungkinkan manipulasi gambar dan video sehingga terlihat nyata.