Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Cuma Jokowi dan Ganjar, Megawati Sebut Dirinya Juga Petugas Partai

Kompas.com - 09/02/2024, 15:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, istilah “petugas partai” berlaku untuk seluruh jajaran PDI-P, bukan hanya kader.

Sebagai ketua umum partai banteng, kata Mega, dirinya juga merupakan petugas partai.

“Saya pun petugas partai karena saya dijadikan dalam kongres partai, diberi tugas ‘Kamu sebagai ketua umum harus memenangkan, anggota harus diperbanyak',” kata Mega saat wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam acara Rosi Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Megawati pun mengaku tidak pernah mendikte para kadernya yang punya jabatan di pemerintahan, termasuk Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Tegas Tolak Presiden Tiga Periode, Megawati: Saya Kan Taat Aturan

Memang, kata Mega, sesekali dirinya memberikan saran ke Jokowi. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Presiden.

“Nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi, apa saya dikte? Enggak,” ujar Mega.

“Saya memberikan usul, saran, boleh dong, masa saya punya pengalaman enggak boleh diberikan? Keputusan ada di situ loh,” lanjutnya.

Sebagai seorang yang punya pengalaman sebagai anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Wakil Presiden, dan Presiden, Megawati merasa, tak ada salahnya jika ia berbagi pandangan dengan pemimpin.

Namun, kata Mega, bukan berarti ia ingin mencampuri kewenangan Presiden ataupun pemimpin pemerintahan lainnya.

“Lho, saya ini orang yang taat aturan, lho,” ucapnya.

Seandainya pun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terpilih sebagai pemimpin selanjutnya melalui Pemilu 2024, Mega mengaku tak akan mendikte keduanya.

Namun, sesekali ia bakal mengingatkan keduanya untuk mewujudkan komitmen dan janji membangun Indonesia.

“Kalau insya Allah Pak Ganjar jadi (presiden), gimana nih caranya dengan konsekuen kita jalankan hal ini,” tutur Presiden Kelima RI itu.

Baca juga: Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

Adapun istilah “petugas partai” selama ini lekat dengan para kader PDI-P, tak terkecuali Jokowi. Saat menjadi capres pada Pemilu 2014 silam, Jokowi mengakui bahwa dirinya merupakan petugas partai.

"Saya kan memang petugas partai. Di PDI-P itu memang ada istilahnya petugas partai," ujar Jokowi di kantor Banjarmasin Pos, Minggu (25/5/2014).

“Tapi kalau saya sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan nanti pas jadi presiden, ya, partai ndak ikut-ikutlah," lanjutnya.

Saat mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres Pemilu 2024, April 2023, Megawati juga menuebut mantan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai petugas partai.

“Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com