Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegas Tolak Presiden Tiga Periode, Megawati: Saya Kan Taat Aturan

Kompas.com - 09/02/2024, 08:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

CIBINONG, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat ramai diwacanakan di ujung pemerintahan Joko Widodo.

Megawati bersikap demikian karena mengaku dirinya taat aturan Konstitusi.

Dalam Konstitusi, masa jabatan presiden diatur lima tahun dengan maksimal dua periode menjabat.

"Iya (tegas menolak), saya kan taat aturan," kata Megawati dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Baca juga: Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

Megawati berujar, apa yang dipilih olehnya untuk menolak isu tiga periode adalah bagian menjalankan konstitusi.

Menurut dia, konstitusi harus dijalankan agar tatanan pemerintah dan negara berlangsung sebagaimana mestinya.

"Iya dong. Kalau bukan kita (menjaga Konstitusi) lalu siapa? Amburadul enggak ada lagi nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadikan apa negara ini?" tanya Presiden kelima RI ini.

Lebih lanjut, pembawa acara sekaligus jurnalis senior Rosianna Silalahi bertanya kepada Megawati apakah dipilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD lantaran kekhawatiran Konstitusi tidak terjaga dengan baik.

Megawati pun membenarkan pertanyaan dan pandangan Rosi tersebut.

"Yang saya ingin betul itu, please, pilih pemimpin itu yang betul-betul akan mengayomi kalian. Yang akan memberikan arah jalan ke mana, ke depan. Yang ke depannya itu saya bilang tadi sudah diarahkan oleh para pendiri bangsa, dan saya yakin, yakin," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Baca juga: Ganjar Soal Jokowi Tak Akan Kampanye: Jangan Plin-Plan, Besok Kedele Sore Tempe

Catatan Kompas.com, Megawati berulang kali menegaskan diri menolak jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tahun lalu, tepatnya saat diwawancarai Harian Kompas, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini juga menyatakan hal senada.

Dia menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu atau pun perpanjangan masa jabatan presiden hendaknya tak perlu dipikirkan.

Ketentuan masa jabatan presiden dua periode yang telah diatur dalam UUD 1945 semestinya harus dijalankan.

"Mantap, ya sudah, kalau kita bilang 2 periode, ya 2 periode gitu lho," kata Megawati dalam wawancara khusus Harian Kompas dikutip Kompas TV, Kamis (12/1/2023).

"Kan berarti, katakan kemarin heboh-heboh, mau perpanjangan atau penundaan pemilu. Saya terang saja, langsung enggak usah mikir, enggak, gitu wae (saja)," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com