Apakah Menteri-menteri PDI-P Bakal Tarik Diri dari Kabinet Jokowi? Ini Jawaban Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meminta agar semua menteri yang berasal dari partai banteng tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menurut Megawati, jika dirinya menginstruksikan agar menteri-menteri PDI-P mundur, yang dirugikan adalah bangsa dan negara.

"Tapi yang jadi persoalan, yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur saja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara," kata Megawati dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, di acara Rosi Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Baca juga: Tak Mudah Cari Menteri, Megawati: Seumpama Menkeu Diganti, Coba Deh Cari Calonnya Siapa?

Megawati mengingatkan para kader PDI-P yang kini mengemban tugas sebagai pembantu presiden agar menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan.

Putri Proklamator Soekarno itu menyebut, tugas menteri harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ia tidak ingin penyelenggaraan pemilu memengaruhi kinerja para menteri.

"Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir. Ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu sampai tingkat menteri dan lain sebagainya, terutama di eksekutif, itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah (tetap bekerja)," kata Megawati.

Megawati juga menjawab isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dirinya untuk menyampaikan rencana mundur dari kabinet. 

Presiden kelima RI itu bilang, rencana untuk mundur harus dipertimbangkan dengan matang,  terlebih untuk Menteri Keuangan. Mega tidak ingin, menteri tersebut hanya memikirkan keuntungan pribadi jika hendak mengundurkan diri.

"Apalagi yang namanya Menteri Keuangan, dia itu istilahnya kan, tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung itu buntungnya lho, jangan untungnya. Kalau kita itu nanti salah, what will be happen to Indonesia (apa yang akan terjadi kepada Indonesia)?" tuturnya.

Adapun isu mengenai mundurnya sejumlah menteri berembus sejak beberapa waktu lalu. Desas-desus ini kian menguat setelah calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDI-P, Mahfud MD, mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud resmi mundur usai memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Megawati Singgung Pentingnya Moral dan Etika Berpolitik

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Mahfud mengaku tak ingin pencalonannya sebagai wakil presiden bermuatan konflik kepentingan. Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, Mahfud bisa fokus untuk berkampanye.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Adapun sepeninggal Mahfud, Jokowi belum menunjuk Menko Polhukam definitif. Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam.