Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi, Megawati Singgung Pentingnya Moral dan Etika Berpolitik

Kompas.com - 08/02/2024, 22:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku selalu menekankan pentingnya moral dan etika kepada jajaran partainya, termasuk ke calon wakil presiden (cawapres) yang diusung PDI-P pada Pemilu 2024, Mahfud MD.

Prinsip akan moral dan etika itulah, menurut Megawati, yang akhirnya membuat Mahfud memutuskan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena kan seperti tadi yang Rosi katakan, saya pernah presiden, saya pernah wapres, saya pernah DPR tiga kali. Saya mengajarkan juga kepada anak-anak saya, moral dan etika," kata Megawati dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Meski telah memegang teguh moral dan etik, Megawati sadar bahwa banyak orang yang justru merundung atau mem-bully dirinya.

Baca juga: Janjikan Pemberantasan Korupsi, Ganjar: Pak Mahfud Pendekar Hukum, Tak Ada Kompromi

Namun, Mega mengaku tidak perduli dengan perundungan itu. Presiden kelima RI ini menekankan bahwa moral dan etika penting untuk bangsa dan negara, termasuk dalam berpolitik.

"Lho ya dong, bagaimana kalau ndak ada itu?" tanya Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Oleh sebab itu, Megawati berpandangan, mundurnya Mahfud dari kursi Menko Polhukam merupakan bagian dari etika berpolitik menyusul statusnya sebagai cawapres Pemilu 2024.

Sebagai informasi, Mahfud MD resmi mengundurkan diri Menko Polhukam usai memberikan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Mahfud mengaku tak ingin pencalonannya sebagai wakil presiden bermuatan konflik kepentingan. Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, Mahfud bisa fokus untuk berkampanye.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” kata Mahfud dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Adapun sepeninggal Mahfud, Jokowi belum menunjuk Menko Polhukam definitif. Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam.

Baca juga: Nama Prabowo Diteriakkan Saat Puan Tanya Dukung Siapa di Kampanye Ganjar-Mahfud...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com