Hal ini disampaikan Ganjar setelah bertandang ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta, Kamis (8/2/2024).
Ganjar dan Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi sama-samamengungkit bahwa Jokowi juga pernah bertandang dan menerima masukan Walhi sebelum pertama kali menjadi capres.
"Ya karena enggak terwujud (oleh Jokowi) makanya (capres) diundang lagi, harapannya kan berharap pada pemimpin-pemimpin berikutnya yang memimpin," kata Ganjar.
"Kenapa kemarin tidak jalan karena macam-macam, umpama tadi kalau kita bicara salah satunya tambang, itu ceritanya jadi satu saja (masalahnya), governance-nya tidak berjalan dengan baik," ujarnya lagi.
Ganjar menyinggung bahwa untuk menciptakan tata kelola perbaikan lingkungan hidup yang baik, maka ada empat faktor yang mesti dibenahi, yakni regulasi, kelembagaan, sistem, dan aktor politiknya.
Ganjar mengakui bahwa perbaikan tata kelola lingkungan hidup memang tak mudah dilakukan karena empat faktor itu harus berjalan beriringan.
"Ada kok aktor yang bagus, sudah duduk (menjabat), kepleset juga dia kan, terlibat problem. Tidak ada yang jalan 100 persen seperti mimpi kita. Tapi jangan terlalu jauh, mesti ada improvement yang makin bagus untuk bisa memperbaiki situasi," kata Ganjar.
"Kadang-kadang kelembagaan bagus, sistemnya akan bagus. Aktornya jelek, bengkok. Belum kalau kemudian itu dititipi A, B, C, D, begitu kan ceritanya," ujarnya lagi.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menyinggung soal ESG (enviroment, social, governance) yang seharusnya bisa menjadi tolok ukur perbaikan tata kelola lingkungan hidup.
"Selebihnya apa? Dikontrol, kalau itu tidak berjalan ya jelek," kata Ganjar.
Zenzi juga menyarankan moratorium pemberian izin baru untuk usaha tambang dan meninjau ulang izin-izin yang telah diberikan sejauh ini.
"Tadi, di dalam kami sampaikan juga dengan Pak Ganjar, kami menerima Pak Ganjar karena dulu juga sembilan tahun yang lalu Jokowi ketika mencalon presiden juga datang ke mari," kata Zenzi.
"Kalau kita masih membicarakan masalah lingkungan masalah sumber daya alam saat ini, artinya Jokowi sembilan tahun ini gagal menyelamatkan lingkungan di Indonesia, gagal melindungi hak rakyat, dan gagal merumuskan pembangunan ekonomi yang dapat melindungi lingkungan di Indonesia," ujarnya lagi.
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/05110071/ganjar-dan-walhi-singgung-perbaikan-lingkungan-hidup-tak-terwujud-di-rezim