Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Mengaku Tak Pernah Dikte Jokowi, Hanya Sesekali Beri Saran

Kompas.com - 09/02/2024, 05:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader partai banteng yang menjadi pemimpin.

Termasuk, kata Mega, dirinya tak pernah mendikte Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P dan dua kali diusung sebagai presiden.

Megawati mempersilakan publik untuk bertanya ke Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.

"Ya nanti tanya saja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul, saran. Boleh dong," ujar Megawati dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

"Masa saya punya pengalaman enggak oleh diberikan. Keputusan ya di situ, lho," lanjutnya.

Baca juga: Tak Mudah Cari Menteri, Megawati: Seumpama Menkeu Diganti, Coba Deh Cari Calonnya Siapa?

Sebagai ketua umum partai politik, klaim Mega, dirinya tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin, termasuk presiden, untuk menentukan sikap.

Jika pun ia memberikan masukan, lanjut Mega, hal itu telah melalui banyak pertimbangan.

"Dan apa enggak boleh sih, kalau saya emang umpamanya saya tahu itu (kebijakan, keputusan Presiden) membahayakan, saya akan bilang 'don't, enggak boleh'," tuturnya.

Megawati mengatakan, seandainya dia memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung PDI-P, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai. Selebihnya, kata Mega, Presiden sendiri yang akan memutuskan.

"Lho saya ini orang tahu aturan lho. Dari itulah maka mungkin hidup saya bisa apa ya, bisa sampai hari ini gitu," tuturnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com