Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe: Ganjar-Mahfud Pernah Duduki Jabatan Tinggi, Tak Pernah Salahgunakan Jabatan

Kompas.com - 08/02/2024, 20:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyatakan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, adalah pasangan yang tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan.

Padahal, Hary Tanoe mengatakan, keduanya sudah menduduki jabatan tinggi beberapa tahun lamanya.

Hal itu diungkapkannya dalam kampanye akbar bertajuk "Harapan Jutaan (Hajatan) Rakyat Ganjar-Mahfud" di RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

"Kami lihat Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah pernah menduduki jabatan tinggi, mereka berdua tidak pernah menyalahgunakan jabatan," kata Hary Tanoe, Kamis.

Baca juga: Megawati Ajak Rakyat Pilih Ganjar: Capres Rambut Putih, kalau Berubah Hitam Pilih yang Paling Ganteng

Dia lantas menilai bahwa pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatan merupakan pemimpin yang adil.

Pemimpin itu, menurut Hary, adalah pemimpin tidak akan pilih kasih, dan tidak membedakan yang kaya dan yang miskin.

Begitu pula tidak membedakan suku, agama, ataupun keyakinan yang dianut oleh rakyatnya.

"Kalau tidak pernah menyalahgunakan jabatan pasti adil, tidak pilih kasih. Tidak membedakan kaya dan tidak kaya, tidak membedakan suku dan agama, yang adil kepada semua rakyat Indonesia,” ujar Hary Tanoe.

Baca juga: Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung Ketimbang Ketua KPK

Dia kemudian menyampaikan, Ganjar-Mahfud bisa adil karena tidak memiliki kepentingan sendiri. Sedangkan yang tidak adil, maka sebaliknya.

“Kalau orang tidak punya kepentingan pribadi dan kelompoknya, pasti adil. Dan tidak kalah pentingnya, pasti berani membela keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hary Tanie mengungkapkan, paslon nomor urut 3 memiliki komitmen antikorupsi.

“Kalau korupsi masih banyak, bisa jalan atau tidak? Tidak bisa jalan. Sekarang kita percaya atau tidak Ganjar-Mahfud yang paling mampu memberantas korupsi, Setuju?” kata Hary Tanoe.

"Setuju," jawab massa yang hadir.

Baca juga: Hary Tanoe Anggap Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Akan Bebani Keuangan Negara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com