Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung Ketimbang Ketua KPK

Kompas.com - 08/02/2024, 19:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya lebih pilih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan soal tawaran menjadi Ketua KPK jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 yang didukungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi Ketua KPK. Apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?" tanya salah satu panelis di acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menjawab pertanyaan itu, pria yang kerap disapa Ahok itu menegaskan tidak ingin berandai-andai.

Sebab, Ahok mengungkapkan, dirinya sudah pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 lalu.

Baca juga: Ungkap Pernah Diajak Bicara Jokowi soal IKN, Ahok: Saya Salah Satu Calon Kepala Otorita IKN

Saat itu, menurut Ahok, Presiden Jokowi menanyakan ingin membantu di bidang apa dalam pemerintahan.

"Saya tanya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi pengen saya bantu apa?' (lalu dijawab) 'Pak Ahok mau bantu apa?' 'Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak'. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018," ujar Ahok.

Dia kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri. Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.

Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.

Baca juga: Cerita Ahok Tak Berani Kampanye karena Erick Thohir Belum Terbitkan Surat Pemberhentiannya

Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

"Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan stop. Karena jaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut," katanya.

Akan tetapi, menurut Ahok, dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi Dirjen Bea Cukai karena terbentur usia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, harus masuk di bidang lain jika nantinya ditawari untuk membantu pemerintahan Ganjar-Mahfud.

Namun, Ahok menegaskan bahwa tidak ingin menjadi Ketua KPK. Sebab, keputusan di KPK harus diambil secara kolektif kolegial.

"Nah, kalau ketua KPK ini kolektif. Enggak ada guna. Lu kalau nawarin gue jadi Jaksa Agung dong," ujar Ahok yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jelaskan soal Pernyataan Gibran Tak Bisa Kerja Ahok: Wakil Itu Cuma Ban Serep

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com