Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timnas Amin Klaim Tiket Kampanye Akbar di JIS Diakses 15 Juta Orang

Kompas.com - 08/02/2024, 15:53 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengatakan, kampanye akbar Anies-Muhaimin yang rencananya digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 10 Februari 2024, mendulang antusiasme tinggi dari masyarakat.

Kubu Anies mengeklaim bahwa hingga Kamis (8/2/2024) pagi, situs e-tiket kampanye akbar telah diakses 15 juta orang. Adapun situs e-tiket tersebut mulai dibuka pada Rabu (7/2/2024) siang.

“Sampai pagi ini, sudah 15 juta. Itu menunjukkan animo masyarakat ingin hadir di JIS,” kata Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus, dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan Amin, Jakarta Pusat, Kamis.

Syaugi memastikan bahwa tiket kampanye akbar Anies-Muhaimin gratis. Tiket hanya sebagai media manajemen massa dan mengukur animo masyarakat.

Baca juga: Pesan Anies ke Warga Sintang: Ajak Semuanya Pilih Nomor 1 supaya Bangsa Kita Lebih Adil

Ia menyebutkan, semua warga boleh datang ke kampanye akbar Anies-Muhaimin.

“Kita enggak perlu mempermasalahkan tiket, yang penting datang lebih pagi lebih baik, semua akan diwadahi,” ujarnya.

Syaugi menjelaskan, JIS mampu menampung 82.000 orang di area tribune yang menggunakan kursi. Sementara, lapangan JIS berkapasitas 10.000 orang.

Jika area dalam JIS sudah penuh, massa yang datang ke kampanye akbar akan diarahkan ke area luar JIS, yakni di sekitar Jalan Benyamin Sueb dan Danau Sunter. Di luar JIS, Timnas Amin menyediakan sedikitnya tiga videotron besar. 

Selain itu, meski di area JIS disediakan lahan parkir, masyarakat diharapkan datang ke kampanye akbar menggunakan transportasi umum.

Menurut Syaugi, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur kerumunan massa dan lalu lintas sekitar area kampanye.

“Saya mengharapkan masyarakat betul-betul bisa menikmati ini pesta rakyat, dari kita untuk kita, dari rakyat untuk rakyat,” ujarnya.

Syaugi mengatakan, kampanye akbar Anies-Muhaimin akan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, bukan hanya elite partai politik pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu.

“Mari kita songsong di kampanye terakhir, 10 Februari, untuk menyuarakan gerakan rakyat, gerakan perubahan. Insya Allah di tanggal tersebut kita bisa meng-Amin-kan Jakarta,” tutur Syaugi.

Adapun 10 Februari 2024 merupakan hari terakhir masa kampanye Pemilu Presiden 2024. Masa kampanye berlangsung selama 75 hari, dimulai pada 28 November 2023.

Baca juga: Survei Populi Center: Prabowo-Gibran 52,5 Persen, Anies-Muhaimin 22,1 Persen, Ganjar-Mahfud 16,9 Persen

Selain Anies-Muhaimin, dua pasangan capres-cawapres lainnya juga dijadwalkan menggelar kampanye akbar pada hari terakhir masa kampanye.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, rencananya menggelar kampanye di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sedangkan kampanye terakhir capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari, yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com