Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Kompas.com - 07/02/2024, 14:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Oleh karena itu, kami minta, Polri mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai edukasi sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar menjaga perstauan dan kesatuan bangsa," kata Satake.

Dalam praktiknya, permintaan video kepada para tokoh di Semarang itu dilakukan petugas yang bekerja di bawah Polrestabes Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, upaya ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam untuk menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 agar tetap kondusif.

"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama, kemudian termasuk sivitas akademika untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai," ujar Irwan.

Baca juga: Akui Minta Video ke Para Rektor, Polda Jateng: Cooling System Jelang Pemilu

Kendati demikian, dia mengatakan, para tokoh tersebut tidak diminta untuk menjelaskan prestasi kinerja Presiden Jokowi selama ini. Apalagi keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

"Tidak ada (soal politik dan pujian Jokowi), tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan itu untuk men-support terciptanya pemilu damai. Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk testimoni atau pesan kamtibmas di Kota Semarang," kata Irwan menegaskan.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada para tokoh bahwa video tersebut akan digunakan untuk publikasi di media sosial untuk mengampanyekan pemilu damai.

"Sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni kami sudah sampaikan bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya," ujar Irwan.

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com