Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Kompas.com - 07/02/2024, 14:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada Polri terkait polisi di Jawa Tengah (Jateng) yang meminta rektor-rektor di universitas di wilayah tersebut untuk membuat video testimoni soal kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahu, Polda Jateng mengaku mereka menelepon rektor-rektor dalam rangka cooling system.

"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," ujar Poengky saat dimintai konfirmasi, Rabu (7/2/2024).

Poengky menjelaskan bahwa cooling system biasa dilakukan polisi menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

Dia menyebut bahwa upaya polisi itu dilakukan agar masyarakat tetap bijak dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang bisa menimbulkan konflik sosial.

Namun, dalam kasus ini, Poengky khawatir jika upaya polisi yang menelepon rektor disalahartikan di lapangan.

"Sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian. Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," katanya.

"Memang benar bahwa pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi, sehingga harus dihormati oleh semua pihak," ujar Poengky lagi.

Baca juga: Sebut Ada Operasi Menekan Rektor, Mahfud: Mereka Diminta Menyatakan Presiden Jokowi dan Pemilu Baik

Oleh karena itu, Poengky meminta pimpinan Polri mengawasi anggotanya di lapangan.

Dia berharap, jika betul polisi melakukan cooling system, jangan sampai malah dianggap sebaliknya oleh masyarakat.

"Pimpinan perlu memastikan agar aparat kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," katanya.

Pembelaan Polda Jateng

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu buka suara soal permintaan video testimoni kepada sejumlah rektor di Jawa Tengah. Tak terkecuali, Rektor Universitas Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Satake menegaskan bahwa permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi untuk mengampanyekan pemilu damai dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak.

"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk Cooling System

Menurut dia, video ajakan pemilu damai dari para tokoh ini dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik.

"Oleh karena itu, kami minta, Polri mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai edukasi sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar menjaga perstauan dan kesatuan bangsa," kata Satake.

Dalam praktiknya, permintaan video kepada para tokoh di Semarang itu dilakukan petugas yang bekerja di bawah Polrestabes Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan, upaya ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam untuk menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 agar tetap kondusif.

"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama, kemudian termasuk sivitas akademika untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya pemilu damai," ujar Irwan.

Baca juga: Akui Minta Video ke Para Rektor, Polda Jateng: Cooling System Jelang Pemilu

Kendati demikian, dia mengatakan, para tokoh tersebut tidak diminta untuk menjelaskan prestasi kinerja Presiden Jokowi selama ini. Apalagi keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilu 2024.

"Tidak ada (soal politik dan pujian Jokowi), tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan itu untuk men-support terciptanya pemilu damai. Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk testimoni atau pesan kamtibmas di Kota Semarang," kata Irwan menegaskan.

Pihaknya juga telah menyampaikan kepada para tokoh bahwa video tersebut akan digunakan untuk publikasi di media sosial untuk mengampanyekan pemilu damai.

"Sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni kami sudah sampaikan bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya," ujar Irwan.

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com