Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Minta Rakyat Jangan Bergantung pada Bantuan Jangka Pendek Pemerintah

Kompas.com - 07/02/2024, 06:35 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta rakyat untuk tidak terlalu bergantung kepada bantuan jangka pendek yang diberikan oleh pemerintah.

AHY menyebut lebih baik rakyat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup supaya kebutuhan sehari-hari mereka bisa tercukupi.

Hal tersebut AHY sampaikan dalam pidato politiknya yang berjudul 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera' di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

Mulanya, AHY mengatakan dalam 3 tahun terakhir, dunia mengalami ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Palestina, hingga ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan.

AHY mengatakan dinamika geopolitik di kawasan itu memberikan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia yang sebelumnya sudah mengalami tekanan.

"Misalnya perlambatan ekonomi, depresiasi nilai tukar Rupiah, serta terganggunya pasokan pangan dan energi dunia yang menyebabkan kenaikan harga pangan dan harga BBM," ujar AHY.

"Dunia usaha pun terkena imbasnya. Banyak industri dan UMKM yang gulung tikar sehingga pengangguran meningkat. Akibatnya, penghasilan menurun dan daya beli rendah," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Dapat Sentimen Negatif Saat Debat karena Kerap Singgung Program Makan Siang Gratis

AHY mengaku dicurhati oleh banyak 'wong cilik' mengenai kesulitan mereka dalam kehidupan saat ini.

Menurut dia, para rakyat kecil tersebut terjebak dalam kondisi tidak punya pekerjaan sekaligus terjerat banyak utang.

Sedangkan rakyat yang punya pekerjaan pun penghasilannya hanya pas-pasan saja.

"Selain itu, para petani mempersoalkan langkanya pupuk murah, nelayan mengeluhkan terbatasnya solar murah, sementara pelaku UMKM menghadapi terbatasnya modal usaha dan rendahnya daya beli masyarakat tadi," jelas AHY.

Baca juga: Komnas HAM Minta Jokowi Pastikan Tak Ada Politisasi Bansos Jelang Pemilu

Dia menyadari situasi yang dihadapi masyarakat saat ini sedang tidak mudah.

AHY menilai pemerintah sebenarnya telah berusaha menyediakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan kurang mampu.

Namun, kata dia, bantuan yang pemerintah berikan hanya solusi jangka pendek saja, sehingga belum cukup.

AHY lantas ingin agar rakyat tidak bergantung pada bantuan yang pemerintah berikan, berhubung sifat bantuannya hanya untuk jangka pendek.

"Kita ingin rakyat tidak terlalu bergantung pada bantuan jangka pendek dari pemerintah. Rakyat harus punya pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan rakyat bisa menabung dan berinvestasi untuk masa depan diri dan keluarganya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com