Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Apa Memang Kemiskinan Kita Meningkat? Kok Bansos Naik Begitu

Kompas.com - 06/02/2024, 15:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku heran dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang bakal digelontorkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Ganjar, peningkatan bansos ini bisa jadi merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa angka kemiskinan meningkat sehingga banyak masyarakat yang harus dibantu.

"Saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat begitu," kata Ganjar di Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

"Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat, banyak orang dibantu maka saya berikan, atau karena alasan bencana?" ujar Ganjar.

Baca juga: Setelah Prabowo, Ganjar Ikut Minta Maaf ke Capres-Cawapres Lain

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan, peningkatan anggaran bansos harus didasari alasan yang jelas.

Namun, ia menilai bahwa berdebat soal itu akan percuma karena publik tahu ada kepentingan lain di balik bertambahnya anggaran bansos.

"Sudahlah kami semua sudah tahu, mau berdebat kayak apa pun, ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar," kata Ganjar.

Politikus PDI-P ini pun mendorong lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan pengawasan supaya penyaluran bansos tidak disalahgunakan.

"Makanya kalau ada yang bisa mengerem-ngerem, mengontrol-ngontrol, bagus, dan saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran," ujar Ganjar.

Baca juga: Momen Wajah Ganjar Dielus dan Dicium Penyandang Tunanetra di Balikpapan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan, jumlah anggaran bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.


Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agendanya elektoral.

Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com