Soal Bansos, Hasto: Kalau Seperti yang Disampaikan Mas Kaesang, Perguruan Tinggi Tak Akan Gerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bahwa bantuan sosial (bansos) lebih parah jika dikorupsi saat masa pandemi ketimbang penyalurannya yang tidak tepat terbantahkan oleh adanya gerakan sivitas akademika beberapa waktu belakangan.

"Kalau itu terjadi, seperti apa yang disampaikan Mas Kaesang, perguruan tinggi tidak akan bergerak seperti itu. Ini kan perguruan tinggi kan bergerak di seluruh Indonesia secara masif," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Oleh karena itu, Hasto meminta Kaesang tidak mengaitkan persoalan bansos yang terjadi saat ini dengan masalah bansos yang dikorupsi eks Menteri Sosial, Juliari Batubara yang juga petinggi PDI-P itu.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

Hasto menegaskan, soal Juliari Batubara, partainya sama sekali tidak memberikan perlindungan.

Partai banteng moncong putih itu, kata Hasto, mengedepankan proses hukum terhadap Juliari.

"Hukumannya kan sudah ada, sudah ada proses hukumnya, tidak ada perlindungan. Dan enggak ada fungsi-fungsi elektoral di situ, enggak ada intervensi kami terhadap proses hukum," ujar dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini kemudian beralih pada persoalan bansos yang dikhawatirkan berbau politis menjelang Pemilu 2024.

Menurut Hasto, pembagian bansos yang dilakukan belakangan cenderung dekat dengan intervensi kekuasaan.

"Kalau enggak, kita pertanggungjawabkan saja, cek laporan keuangannya saja, dan mari kelompok-kelompok pro-demokrasi kami ajak untuk menghitung," tutur Hasto.

Baca juga: Kaesang Singgung Korupsi Bansos Saat Pandemi, Ganjar Tak Merasa Disindir

Sebelumnya diberitakan, Kaesang Pangarep menanggapi persoalan bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu (4/2/2024).

Menurut Kaesang, bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.

"Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu," ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi," kata dia.

Kasus korupsi bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus korupsi itu melibatkan menteri sosial saat itu, Juliari Batubara.

Juliari merupakan kader PDI-P, parpol yang kini mengusung Ganjar-Mahfud.