Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Deklarasi Ahok untuk Ganjar-Mahfud Kemungkinan Besar Kejutkan Jokowi

Kompas.com - 05/02/2024, 18:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap adanya deklarasi dari eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut diikuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan menjawab adanya pertanyaan bahwa munculnya Ahok mendeklarasikan dukungan pada Ganjar-Mahfud sebagai kuda putih Jokowi guna mencegah terjadinya koalisi kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3.

"Enggak ada kuda putih. Tapi itu mengejutkan, kemungkinan besar mengejutkan Pak Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Prabowo Minta Maaf ke Anies dan Ganjar, Hasto: Yang Ditunggu ke Korban Pelanggaran HAM

Menurutnya, deklarasi yang disampaikan Ahok mengejutkan Jokowi karena keduanya merupakan tokoh yang dekat dan pernah berkolaborasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.

Saat itu, Ahok menjadi pasangan Jokowi, yakni calon gubernur dan wakil gubernur. Keduanya pun terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI saat itu.

"Karena apa pun Pak Ahok ini one of person dari keberhasilan Pak Jokowi saat itu. Sehingga ini semua dalam satu gerakan etika dan moral. Gerakan kebenaran," jelasnya.

Hasto lantas menyinggung bahwa deklarasi Ahok mendukung Ganjar-Mahfud merupakan kesadaran pribadinya.

Baca juga: Hasto Sebut Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos, Ganjar: Parlemen Harus Kontrol

Ia meyakini, dukungan itu disampaikan Ahok karena mengikuti hati nuraninya. Di situ lah, Hasto berharap Jokowi mengikuti Ahok yang mendukung Ganjar-Mahfud.

"Ini panggilan bangsa. Untuk menyuarakan dengan nurani. Moga-moga, Pak Jokowi ikut," pungkas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Diberitakan sebelumnya, Ahok mundur dari posisinya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Ia telah mengajukan surat pengunduran diri ke Kementerian BUMN.

"Ya benar (mengundurkan diri dari Komut Pertamina)," ujar Ahok saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Soal Bansos, Hasto: Kalau Seperti yang Disampaikan Mas Kaesang, Perguruan Tinggi Tak Akan Gerak

Kabar pengunduran diri ini juga dibagikan Ahok melalui akun Instagram-nya @basukibtp. Dalam unggahannya dia menunjukkan surat pengunduran diri tertanggal 2 Februari 2024.

Ia mengatakan, pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran mendukung pasangan calon (paslon) calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dia akan turun langsung untuk berkampanye.

"Dengan ini, saya menyatakan mendukung serta akan ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," tulis Ahok dalam postingannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com