Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Budiman Sudjatmiko Beberkan Solusi Pembangunan SDM Prabowo-Gibran untuk Capai Indonesia Emas

Kompas.com - 04/02/2024, 11:11 WIB
Aningtias Jatmika,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Jelang debat terakhir bertema pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan mencapai Indonesia Emas 2045.

Budiman mengatakan bahwa kesempatan itu hanya bisa didapat dengan SDM dan sistem pendidikan yang kuat.

“Pencapaian SDM kuat menuju Indonesia Emas merupakan salah satu prioritas Prabowo-Gibran dalam menyusun program kerja, terutama pendidikan. Ini merupakan kesempatan untuk membangun SDM hanya dalam waktu 8-10 tahun," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4/2/2024).

Ia melanjutkan, Prabowo-Gibran memiliki tiga solusi dalam pembangunan SDM nasional, yaitu solusi prasekolah, solusi pendidikan dasar dan menengah, serta solusi pendidikan tinggi.

Dalam solusi prasekolah, Prabowo Gibran akan berinvestasi sejak anak Indonesia masih dalam kandungan.

“Pemberian bantuan vitamin dan gizi kepada ibu hamil menjadi salah satu pilihan. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia memiliki potensi tumbuh kembang yang baik sehingga stunting bisa diminimalkan, baik secara fisik maupun dan nalar. (Anak) harus tumbuh maksimal.” tegas Budiman.

Baca juga: Kunjungi Festival Negeri Elok Karya Didit, Prabowo Tegaskan Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika

Dia melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan membangun critical intelligence anak mulai dari usia sebelum sekolah. Edugames, misalnya, harus dimulai sejak anak memasuki pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Anak-anak Indonesia harus dibiarkan bermain dan mulai mengembangkan nalar sebelum duduk di bangku pendidikan dasar,” ujar Budiman.

Sementara, pada usia sekolah dasar dan pendidikan menengah, Prabowo-Gibran akan memperbaiki skema sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam standar kompetensi nasional.

“Indonesia perlu membuat standar kompetensi nasional sesuai dengan konsep kecerdasan inti atau core intelligence,” ucap Budiman.

Core intelligence, jelasnya, meliputi kecerdasan memahami realitas, baik alam sekitar maupun sosial, kecerdasan berhitung, kecerdasan mengekspresikan ide, baik secara lisan maupun tulisan, serta kecerdasan penguasaan minimal dua bahasa.

Baca juga: Jelang Debat Terakhir, Prabowo: Mas Gibran Santai, Saya yang “Dag Dig Dug”

Menurutnya, kemampuan tersebut dapat mengurangi kebutuhan pelajaran wajib. Dengan demikian, siswa memiliki waktu luang untuk belajar hal lain di luar kecerdasan inti.

Kemudian, negara juga harus turun tangan dalam memberikan anggaran Edupay. Lewat anggaran ini, siswa serta guru mendapatkan subsidi untuk membeli buku dan aplikasi yang terkurasi.

Pada solusi pendidikan yang lebih tinggi, Budiman menyebut ide besar yang diambil adalah memerdekakan masyarakat untuk membuktikan diri dalam penguasaan ilmu tanpa batasan usia dan tempat.

“Kita membayangkan adanya sistem kompetensi nasional (SKN) pada level lulus kuliah atau bekerja. Jadi, akan ada pemisahan antara proses belajar dan proses ujian. Negara sendiri akan menyelenggarakan ujian untuk mata kuliah terstandardisasi,” papar Budiman.

Dengan demikian, lanjut dia, siapa pun bisa mengambil standar kompetensi. Belajar pada level kuliah ataupun vokasi bisa dilakukan di mana saja, baik di kampus tradisional, kampus online, kampus hybrid, maupun kampus industri.

“Hal terpenting adalah kita menjamin evaluasi penilaiannya, yakni menguji hal yang tepat dengan cara yang tepat,” imbuh Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com