Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Anggota DPD, Anies Tekankan Prioritas Utama Selesaikan Ketimpangan

Kompas.com - 02/02/2024, 17:17 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan penyelesaian ketimpangan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utamanya.

Hal ini disampaikannya ketika memaparkan visi misinya dalam acara Sarasehan DPD RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Anies mengatakan, misinya adalah menjadikan Indonesia adil makmur untuk semua.

"Bukan sekedar adil makmur tapi ditegaskan untuk semua. Pernyataan penegasan ini kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksetaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan," kata Anies dalam paparannya.

Baca juga: Muhaimin Sesumbar Bakal Otomatis Menang di Jakarta karena Anies

Anies pun menjelaskan visi yang disusun pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini adalah tentang keadilan serta kesetaraan.

Filosofi visi misi eks Gubernur DKI Jakarta ini adalah mencoba untuk kembali kepada asal muasal mengapa Republik Indonesia didirikan.

Dia mengatakan tujuan akhir republik ini didirikan adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Itu lah tujuan akhir mengapa republik ini didirikan," kata Anies.

Baca juga: UGM dan UII Kritik Jokowi, Anies: Artinya Ada Masalah Serius

Namun dalam perjalanannya, ia melihat ada sejumlah daerah yang tertinggal dari daerah lainnya.

Dia pun mencontohkan, berdasarkan indeks pembangunan manusia tahun 2022, wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera angkanya mencapai 74. Namun, daerah lainnya masih di angka 69.

"10 tahun sebelumnya di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Jadi ketika kita melihat angka 5 poin jangan dipandang semata-mata 5 poin tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya," imbuh dia.

Oleh karenanya, Anies menekankan perlu ada usaha lebih guna mengejar ketertinggalan yang ada.

Baca juga: Anies Jalan Kaki 3 Km ke Lokasi Kampanye karena Jalanan Deli Serdang Dipenuhi Pendukung

Dia menambahkan, jika wilayah luar Jawa dan Sumatera berkembang, otomatis hal yang sama juga akan terjadi di Jawa dan Sumatera.

"Jadi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa aja. harus ada langkah-langkah yang ekstra. Karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di dua pulau ini angkanya juga akan naik," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com