Salin Artikel

Di Hadapan Anggota DPD, Anies Tekankan Prioritas Utama Selesaikan Ketimpangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan penyelesaian ketimpangan dan ketidaksetaraan menjadi prioritas utamanya.

Hal ini disampaikannya ketika memaparkan visi misinya dalam acara Sarasehan DPD RI, Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Anies mengatakan, misinya adalah menjadikan Indonesia adil makmur untuk semua.

"Bukan sekedar adil makmur tapi ditegaskan untuk semua. Pernyataan penegasan ini kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksetaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan," kata Anies dalam paparannya.

Anies pun menjelaskan visi yang disusun pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini adalah tentang keadilan serta kesetaraan.

Filosofi visi misi eks Gubernur DKI Jakarta ini adalah mencoba untuk kembali kepada asal muasal mengapa Republik Indonesia didirikan.

Dia mengatakan tujuan akhir republik ini didirikan adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Itu lah tujuan akhir mengapa republik ini didirikan," kata Anies.

Namun dalam perjalanannya, ia melihat ada sejumlah daerah yang tertinggal dari daerah lainnya.

Dia pun mencontohkan, berdasarkan indeks pembangunan manusia tahun 2022, wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera angkanya mencapai 74. Namun, daerah lainnya masih di angka 69.

"10 tahun sebelumnya di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Jadi ketika kita melihat angka 5 poin jangan dipandang semata-mata 5 poin tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya," imbuh dia.

Oleh karenanya, Anies menekankan perlu ada usaha lebih guna mengejar ketertinggalan yang ada.

Dia menambahkan, jika wilayah luar Jawa dan Sumatera berkembang, otomatis hal yang sama juga akan terjadi di Jawa dan Sumatera.

"Jadi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa aja. harus ada langkah-langkah yang ekstra. Karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di dua pulau ini angkanya juga akan naik," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/17170821/di-hadapan-anggota-dpd-anies-tekankan-prioritas-utama-selesaikan-ketimpangan

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke