Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Isu Prabowo Sakit, Bahlil: Saya Kemarin Diskusi Bareng Bahas Investasi

Kompas.com - 02/02/2024, 16:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah isu jatuh sakitnya Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Bahlil mengaku baru saja berdiskusi dengan Prabowo terkait investasi, Kamis (1/2/2024) kemarin. Ia pun melihat Prabowo tetap sehat sehingga jatuh sakit hanya isu.

"Kemarin sama saya. Saya kemarin duduk berdiskusi sama Pak Prabowo terkait dengan investasi, terkait beberapa perkembangan. Enggak ada, lah (sakit)," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: 25 Hari Berlalu, Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari Anies...

Politikus Partai Golkar ini juga meminta isu jatuh sakitnya Prabowo tidak perlu diperdebatkan.

"Saya pikir enggak ada yang harus diperdebatkan. Enggak ada sesuatu yang seolah-olah luar biasa. Enggak ada," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo diisukan sakit usai hadir di Sumedang (30/1/2024). Isu tersebut disebarkan lewat grup whatsapp dan media sosial. 

Komandan Tim Komunikasi Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengutuk keras hoaks yang terus diarahkan kepada sosok calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.


"Pak Prabowo dalam keadaan segar bugar, bahkan sehari setelah hoaks tersebut, Pak Prabowo beraktifitas full di tiga tempat seharian. Bisa dicek sendiri," kata Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Terinspirasi dari Jokowi, Prabowo Akan Rangkul Semua Lawan Politik jika Menang Pilpres

"Hari ini juga Pak Prabowo di Malang berkampanye bersama Partai Demokrat dengan aktivitas bersama rakyat dan pidato yang menggelegar," tambah Budisatrio.

Budisatrio menggarisbawahi bahwa isu sakitnya Prabowo sebagai fitnah berulang yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu.

“Penyebaran hoaks bahwa Pak Prabowo sakit salah satu fitnah yang paling sering disebarkan. Karena fitnah ini konsisten, selalu ada yang baru, bahkan tanpa ada event yang mendahului, kami menduga ada kesengajaan dalam menyebarkan fitnah dan informasi bohong tersebut,” jelas Budisatrio dalam siaran persnya, Jumat (2/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com