Cak Imin: Bansos Harusnya Dibagikan Sesuai Kebutuhan Rakyat Bukan Jelang Pemilu

BANGKALAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kembali menyinggung pemberian bantuan sosial (bansos) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baginya, pemberian bansos tidak sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Sebab, penyaluran bansos semestinya tak disangkutpautkan dengan urusan politik.

“Jadi, bansos harusnya diberikan ketika masyarakat membutuhkan. Bukan diberikan pada saat menjelang pemilu, bukan bergantung agenda politik,” ucap Muhaimin di Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Rabu (31/1/2024) malam.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa bansos tidak boleh dianggap menjadi pemberian pemerintah. Pasalnya, bansos adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah.

Baca juga: Bilang Ada yang Iri dengan Singkatan Amin, Cak Imin: Sorry Ye

Sementara, proses pembahasan besaran bansos dari APBN dilakukan bersama DPR RI. Artinya, lanjut Muhaimin, kebijakan itu tidak diputuskan hanya oleh satu pihak saja.

“Bahwa bansos itu bukan kebaikan pemerintah, tapi itu keawjiban pemerintah. Sehingga bansos itu memang harus ada,” tutur dia.

Terakhir, ia mengingatkan para pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan, kerap kali penyaluran bansos yang disalahgunakan menyebabkan pihak-pihak tertentu terlibat dalam perkara korupsi dan ditahan oleh aparat penegak hukum.

“Jadi, awas hati-hati, kalau kalian tidak waspada akan masuk jebakan penyalahgunaan yang sudah banyak menjadi korban penjara. Gara-gara kesalahan menggunakan anggaran bansos,” paparnya.

“Bansos itu punya rakyat, siapa yang mau main-mainkan bansos biasanya kualat. Karena itu tolong kepada pemerintah jangan main-main dengan bansos,” imbuh dia.

Diketahui beberapa waktu belakangan Presiden Joko Widodo kerap melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sembari membagikan bansos.

Baca juga: Cak Imin Janjikan LPDP Khusus Santri, Anggap Selama Ini Kesempatan Didapatkan Orang Kaya

Tapi, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang berasal dari PDI-P tak pernah ikut serta dalam pembagian itu.

Bahkan, pemerintah juga mengetuk palu untuk mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang dirapel Januari-Maret senilai Rp 600.000.

Pencairan BLT itu bakal dilakukan pada Februari ini, jelang masa Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari mendatang.

Kata Menkeu Sri Mulyani

dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X saat menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (30/1/2024).

Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bansos sembako, hingga BLT desa.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos adalah Program APBN

"Jadi ini semuanya sudah ada dalam APBN, sudah menjadi program," kata dia dalam konferensi pers KSSK, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Di lain hari, Sri Mulyani mengatakan penebalan bansos merupakan salah satu bentuk upaya APBN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/1/2024).