Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bilang Ada yang Iri dengan Singkatan Amin, Cak Imin: Sorry Ye

Kompas.com - 31/01/2024, 21:31 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan banyak pihak yang tak ingin dirinya dan calon presidennya, Anies Baswedan bersatu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satunya dengan cara tidak menyukai dengan nama Amin yang merupakan singkatan Anies-Muhaimin. Nama tersebut dipakai selama masa kampanye ini.

“Ada yang cemburu, ’Kok singkatannya Amin?’ Enggak usah cemburu bro, enggak usah khawatir bro,” ujar Muhaimin saat melaksanakan kampanye akbar di Lapangan Garuda, Pamekasan, Madura, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Cak Imin Sebut Timnya Sulit Dapat Tempat Kampanye

Ia meyakini bahwa mayoritas umat Islam akan mendukung dirinya dan Anies di kontestasi nasional tersebut.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pihak yang tak suka berhenti bersikap sinis.

“Eh sudah begitu, kamu kok songong? Sorry ye,” ucapnya disambut tawa ribuan pendukungnya.

Terakhir, ia menceritakan bahwa upayanya untuk menjadi cawapres sudah dilakukan sejak 2019 atas perintah para kiai.

Baca juga: PDI-P Bilang Risma Ceritakan Situasi Kabinet Tak Nyaman, Cak Imin: Belum Pernah Dengar

Maka, ia bersyukur pada hari ini akhirnya dapat berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024.

“Bersyukur akhirnya saya mendapatkan pasangan, putra terbaik bangsa Indonesia, Anies Baswedan,” imbuh dia.

Diketahui langkah Muhaimin ingin menjadi cawapres pertama kali dijajaki dengan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra di pertengahan 2022.

Berjalannya waktu, Muhaimin dan PKB akhirnya melakukan manuver dengan bergabung dengan Koalisi Perubahan yang semula diisi oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Curhat Sulit Dapat Tempat Kampanye, Cak Imin: Dengar-dengar Ada yang Mau Hambat Perubahan

Hal itu dilakukan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Golkar Bergabung.

Namun, langkah Muhaimin menyebabkan Partai Demokrat memilih keluar dari Koalisi Perubahan karena keinginan untuk memasangkan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak tercapai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com