Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Nilai Mahfud Negarawan karena Mundur dari Menko Polhukam

Kompas.com - 31/01/2024, 18:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid memandang keputusan Mahfud MD untuk mundur dari Menko Polhukam menandakan eks menteri pertahanan itu adalah seorang negarawan.

Hal ini disampaikan Arsjad merespons pernyataan Mahfud yang akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya rasa apa yang dilakukan oleh Prof Mahfud adalah sebagai seorang negarawan," kata Arsjad ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Mahfud Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Cak Imin Pertanyakan Soliditas Kabinet Jokowi

Arsjad mengatakan, pengunduran diri itu juga menandakan bahwa Mahfud adalah orang yang taat hukum di mana seorang pejabat publik yang ikut berkontestasi dalam Pemilu Presiden harus mundur dari jabatannya.

Di sisi lain, Mahfud juga dinilai sebagai orang yang memiliki dedikasi dan integritas selama menjabat sebagai pejabat publik.

"Jadi saya rasa itu adalah upaya yang saya katakan adalah baik sekali dari Pak Mahfud. Suatu niatan yang baik dari Pak Mahfud," ujar Arsjad.

Baca juga: Istana Tunggu Arahan Jokowi soal Pengganti Mahfud MD

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) non-aktif ini lantas ditanya apakah mundurnya Mahfud menjadi pesan kepada calon lain yang masih menduduki jabatan publik untuk mengikuti jejak eks Ketua MK tersebut.

Namun Arsjad mengaku tidak bisa menjawab karena itu dianggap merupakan keputusan setiap individu.


"Itu balik lagi ke tiap pribadi individu bagaimana melihat ini. Tapi sudah jelas dari sisi Pak Mahfud sendiri inilah yang dilakukan oleh Pak Mahfud, karena Pak Mahfud merasa bahwa penting sekali untuk beliau melakukan pengunduran diri," pungkasnya.

Adapun Mahfud MD kembali menegaskan rencananya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam, Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud bilang, dirinya hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, TPN Harap Mahfud Bisa Blak-blakan Kritik Pemerintah

“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,” kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu, dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan, pada Oktober 2019 lalu dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dari Kepala Negara. Ia juga mengaku percaya dengan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com