Mahfud Mundur dari Menteri, TPN Sebut Kritik Moral karena Kekuasaan Dipakai untuk Dukung Paslon Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Mahfud MD yang akan mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) merupakan kritik moral karena melihat penguasa menggunakan kekuasaan untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

Hal itu dikatakan oleh Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra.

"Waktu di Semarang, saya kebetulan mendampingi Prof Mahfud. Waktu itu disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini (pernyataan mundur) merupakan kritik moral, protes moral," kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Mahfud, menurut Karaniya, saat itu mengatakan bahwa kondisi menjelang pencoblosan diwarnai dengan kekerasan kepada pendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Bahkan, menurut Mahfud, kekerasan itu terang-terangan dilakukan oleh aparat yang diminta oleh penguasa.

Baca juga: Mahfud Sudah Siapkan Surat Pengunduran Diri, Istana: Presiden Sangat Menghargai, Itu Hak Pak Mahfud

"Dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang untuk mendukung paslon tertentu. Itu yang mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini (mundur dari Menko Polhukam)," ujar Karaniya.

Karaniya lantas mengungkapkan, proses Mahfud mundur juga dikarenakan mendengar pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak pada Pemilu.

Dia mengatakan, Mahfud berpandangan pernyataan Kepala Negara itu memunculkan pembenaran bagi pejabat publik lain untuk turut berkampanye dan berpihak padahal semestinya menjaga netralitas.

"Kalau begitu meski Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh saja memihak dan berkampanye, yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara, untuk menjamin keberlangsungan dari pemilu jujur adil, tiba-tiba menjadi hilang," katanya.

Baca juga: Mahfud Harap Keputusan Mundur dari Menteri Jadi Jaminan Pilpres Berjalan Jujur dan Adil

Menurut Karaniya, jika pejabat publik boleh berkampanye dan berpihak maka akan meruntuhkan pilar pemilu yang jujur dan adil.

"Itu lah yang kemudian saya kira menjadi substansi atau dasar utama mendorong Prof Mahfud melontarkan protes dan kritik moral ini untuk seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, pada kontestasi Pilpres 2024 diikuti oleh beberapa menteri dan pejabat publik. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang merupakan cawapres nomor urut 1.

Kemudian, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan. Sementara cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka merupakan Wali Kota Solo aktif.

Hanya capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang tidak lagi merupakan pejabat publik setelah keduanya menyelesaikan pengabdiannya sebagai gubernur.

Baca juga: Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud: Saya Tak Akan Tinggal Glanggang Colong Playu