Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tunggu Arahan Jokowi soal Pengganti Mahfud MD

Kompas.com - 31/01/2024, 16:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, pihaknya menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo soal pengganti Mahfud MD untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Menurut dia, Presiden akan memutuskan apakah pos yang ditinggalkan Mahfud itu akan diisi ad interim untuk sementara waktu atau langsung ditunjuk menteri definitif.

Menurut Ari, pengganti Mahfud MD belum dibicarakan karena Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam secara resmi kepada Presiden.

"Kita tunggu arahan Presiden saja," ujar Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Ya Pak Menko saja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden," jelasnya.

Baca juga: Soal Rencana Mahfud MD Mundur, Jokowi Pastikan Kabinetnya Tetap Solid

Ari menjelaskan, pada intinya tugas dan fungsi Menko Polhukam tetap harus berjalan seperti biasa meski Mahfud MD telah menyiapkan surat pengunduran diri.

Mengenai akan ada menteri pengganti sementara atau langsung diganti secara definitif masih menanti sikap Presiden Jokowi.

"Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitif itu akan menjadi bagian dari keputusan dari Bapak Presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud," tutur Ari.

"Tetapi mengenai penyelenggaraan pemilu, saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu," lanjutnya.

Baca juga: Soal Mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam, Ganjar: Yang Punya Potensi Conflict of Interest Sebaiknya Mundur

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam.

Kini, Mahfud tinggal menunggu jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden," ujar Mahfud ketika berkunjung ke Lampung Tengah, dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Baca juga: Mahfud Sebut Tidak Akan Spil Apapun soal Mundur Sebelum Bertemu Jokowi

Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya selalu membawa surat pengunduran diri yang sudah disiapkannya.

Ia beralasan, surat tersebut sengaja selalu di bawa kemana saja dirinya pergi karena khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan Jokowi.

"Saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu (bertemu) langsung, saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini," kata Mahfud. Mahfud menambahkan, Presiden saat ini tengah berada di luar Jakarta hingga Kamis (1/2/2024).

Begitu juga dirinya akan berada di luar Ibu Kota di hari yang sama.

Mahfud berharap ia bisa bertemu dengan Jokowi secepat mungkin setibanya kembali ke Ibu Kota.

"Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis dan saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis, mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bisa bertemu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com