Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar

Kompas.com - 30/01/2024, 21:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meraih capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 sebesar Rp 32,05 miliar.

Capaian tersebut setara dengan 129,4 persen dari target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar Rp 24,76 miliar.

Kenaikan PNBP pada subsektor pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) itu dihasilkan melalui berbagai program terobosan BPPSDM KP, yaitu Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Program inovatif seperti SFV telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian PNBP pada 2023. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SFV.

Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa pengelolaan PNBP melalui program inovatif SFV telah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Pada 2023, kata dia, program tersebut menjadi pendorong utama dalam mencapai PNBP di seluruh lini satuan kerja di bawah BPPSDM KP.

“Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen (dalam) mencapai PNBP tersebut. Intinya bapak ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih. Namun, (hal) yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga: Kementerian KP, FAO, dan Pemprov Jateng Lepasliarkan 20 Kg Sidat Hasil Proyek IFish

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
DOK. Humas Kementerian KP Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Lebih jauh, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan aset di UPT BPPSDM.

Langkah tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan PNBP.

"Kalau aset itu bisa kami optimalkan dan fungsikan secara baik sesuai peran dan tujuannya di setiap satuan kerja (satker), saya kira ini akan memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk PNBP," imbuh Nyoman.

Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan dari keberhasilan komitmen BPPSDM pada 2023  untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU sebesar Rp 24 miliar.

Baca juga: LMAN Kumpulkan PNBP Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023

Melalui kerja keras dan dukungan program prioritas BPPSDM, terutama SFV yang ada di UPT, BPPSDM KP berhasil melampaui target PNBP sebesar Rp 24,76 miliar, dan berhasil menyetor sebesar Rp 32,05 miliar.

Nyoman menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian PNBP tersebut pada 2024.

Sebagai tindak lanjut, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai strategi BPPSDM dalam meningkatkan pencapaian PNBP, melibatkan narasumber-narasumber kompeten.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com