Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Prabowo Suka "Bully" Adiknya saat Masih Kecil, lalu Kena Karma

Kompas.com - 27/01/2024, 22:25 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa adik kandungnya, Hashim Djojohadikusumo, yang hadir dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Saat menyapa Hashim, Prabowo mengaku kerap merundung adiknya itu semasa kecil.

Hashim mendapat posisi sebagai Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Prabowo: Banyak yang Marah saat Saya Gabung Jokowi, Dibilang Pengkhianat

"Juga hadir di sini saudara Hashim Djojohadikusumo, adik saya. Waktu kecil saya suka bully dia," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, ia mendapat karma lantaran mem-bully Hashim.

Sebab, saat pensiun dari tentara, Prabowo tidak memiliki pekerjaan.

Prabowo lantas meminta-minta pekerjaan ke Hashim supaya tetap memiliki penghasilan usai pensiun.

"Tapi Tuhan maha adil. Saya dikasih hukum karma waktu saya enggak punya kerjaan. Waktu pensiun tidak punya kerjaan, saya terpaksa ngelamar kerja buat dia," tutur dia.

Belajar dari pengalaman tersebut, Prabowo memberi pesan kepada para anak muda untuk tidak mem-bully orang.

Baca juga: Muhaimin Dianggap Serang Prabowo-Gibran Soal Stiker Beras Bulog, TKN: Dia Tidak Cek Siapa yang Nempel

Dia pun meminta nilai kepada anak muda mengenai dirinya yang memilih Gibran sebagai cawapres.

"Mas Gibran suka diejek-ejek, tapi malah kita lihat sendiri ya bagaimana beliau sekarang paten. Paten enggak? Paten enggak pilihan gue? Atas pilihan gue, gue dikasih nilai berape?" kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com