Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Gibran Janji Bangun 13 Kota Baru di Pantura, Bakal Ciptakan 3 Juta Lapangan Kerja

Kompas.com - 27/01/2024, 18:01 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

SUBANG, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjanjikan membangun 13 kota baru di kawasan Pantai Utara (Pantura) jika terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam deklarasi relawan “Jaringan Inisiatif Masyarakat (Jimat) 02” yang digagas eks politikus PDI-P Maruarar Sirait dan Bupati Subang periode 2018-2023 Ruhimat di Lapangan Desa Rawalele, Dawuan, Kabupaten Subang, Sabtu (27/1/2024).

Prabowo mengatakan, 13 kota baru itu diperkirakan menciptakan tiga juta lapangan kerja.

Baca juga: Maruarar Ingin Prabowo Pimpin Indonesia Dua Periode Seperti Jokowi

“Tadi Kang Emil (Ridwan Kamil) sudah menjelaskan, di kabupaten ini saja sudah ada pelabuhan terbesar di Indonesia. Kemudian akan dibangun di Pantura, 13 kota baru di mana akan menciptakan lapangan kerja tiga juta, tiga juta orang bekerja,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, visi misinya dan Gibran sangat jelas, yakni melanjutkan seluruh program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan menyempurnakan semua program itu, menambah program program itu, tujuannya adalah menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka wilayah Jawa Barat, Ridwan Kamil mengeklaim, rencana pembangunan 13 kota baru di Pantura disetujui Presiden Jokowi.

“Saya laporkan, 13 kota industri baru yang sudah disetujui Pak Jokowi dan akan melahirkan tiga juta lapangan pekerjaan untuk warga Subang, warga Pantura,” kata Ridwan Kamil.

“Itu adalah hadiah Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com