Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Alasan Mahfud Mundur sebagai Menteri, Politisi PDI-P: Kami Mau Kemenangan Terhormat

Kompas.com - 25/01/2024, 13:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Adian Napitupulu menyebutkan, alasan Mahfud MD ingin dan diminta mengundurkan diri dari posisi menteri karena pihaknya ingin memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dengan terhormat.

Adapun Mahfud merupakan (calon wakil presiden) cawapres dari Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P dan PPP. Saat ini, ia tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Kita mau kemenangan yang benar, kemenangan yang terhormat,” kata Adian dalam talkshow Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Pertanyakan Rencana Mundur Mahfud, Kubu Prabowo: Sudah 72 Hari Kampanye, Ada Masalah Apa?

Adian mengaku pernah berkomunikasi dengan Mahfud melalui sambungan video call. Saat itu, guru besar hukum tata negara tersebut meminta saran mengenai jabatannya di pemerintah.

Adian pun menyarankan untuk mundur. Tindakan ini dinilai perlu dilakukan untuk menutup sesedikit mungkin peluang orang yang menggugat atas dugaan konflik kepentingan.

“Dan ketika dia sampaikan kemarin sebelumnya ganjar juga ngomong bicara sama pak Mahfud untuk mundur, saya setuju,” ujar Adian.

Adian mengkritik para pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan atau pemerintah daerah namun tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.

Kemudian, ketika mereka gagal terpilih atau kalah kembali ke jabatannya yang semula.

“Jangan kita enggak mau ninggalin di sini, jadi kalau kalah balik lagi,” tuturnya.

Adian lantas mencontohkan pejabat yang menjadi capres-cawapres maupun ikut berkampanye menjadi blunder ketika mereka tidak mengundurkan diri.

Presiden yang menyatakan ikut berkampanye, misalnya, saat ia berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).


Ketentuan ini membuat posisi dan keberadaan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menjadi tidak jelas, apakah mereka tetap boleh melekat pada presiden.

“Yang melekat sama dia Paspampres pergi semua gitu? Kalau dia jalan ke mana? Enggak boleh. Itu kan bertentangan dengan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan presiden,” tutur Adian.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada waktu yang tepat.

Menurut Mahfud, ia akan mengundurkan diri secara baik-baik dan rasa hormat kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Mahfud MD Akan Mundur sebagai Menteri, Jokowi: Saya Sangat Menghargai

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com