Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Sebut Prabowo Janji Sejahterakan Petani, Ungkit Masih Banyak Tengkulak Nakal

Kompas.com - 23/01/2024, 06:02 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno mengatakan, Prabowo-Gibran menempatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di puncak daftar prioritas mereka.

Eddy menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada istilah "petani tidak boleh mati, tapi tidak boleh sejahtera juga".

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menerima Persatuan Petani dan Pengusaha Bawang Merah se-Kabupaten Brebes di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

"Kita perlu tingkatkan, kita perlu percepat, kita perlu sejahterakan petani. Jangan sampai kata-kata yang selama ini kita selalu dengar bahwa petani itu tidak boleh mati, tapi enggak boleh sejahtera juga. Itu enggak boleh lagi ada kata-kata seperti itu," ujar Eddy.

Baca juga: Prabowo: Saya Ngerti Kenapa Dua Kali Kalah Pilpres

"Tidak boleh lagi, petani itu hanya sekadar untuk menyumbangkan bahan pangan kita, tetapi tidak pernah bisa merasakan kesejahteraan sesungguhnya," katanya lagi.

Eddy menjelaskan bahwa 90 persen bahan makanan yang dinikmati rakyat sehari-hari berasal dari petani.

Namun, Eddy khawatir dengan lahan sawah yang semakin menyusut saat ini, sehingga bisa saja semakin sedikit orang yang berminat menjadi petani.

Belum lagi permasalahan mengenai adanya calo dan tengkulak nakal yang mengambil keuntungan dari para petani.

"Pupuk dipersulit proses untuk kemudian menjual itu nanti ada calonya, ada tengkulaknya, ada yang mengambil kesempatan. Padahal dia berkeringat untuk menanam benih saja tidak, dia punya sawah saja mungkin juga tidak, gitu loh. Tetapi dia bisa menikmati hasil jerih payah dari ibu/bapak para petani semua," ujar Eddy.

Baca juga: Di Hadapan Pengusaha, Prabowo Yakin RI Jadi Negara Ekonomi Ke-5 Terbesar di 2045

Eddy menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut akan diperbaiki oleh Prabowo-Gibran.

Dia mengatakan, ketahanan pangan masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran. Sehingga, ke depannya, jika Prabowo-Gibran terpilih, sektor pertanian akan dibuat lebih terintegrasi, modern, dan berkeadilan.

"Semua memiliki kesempatan yang sama, semua memiliki hak yang sama, dan tujuannya apa? Jangan sampai kita dikit-dikit ke depannya apa? Impor lagi, impor lagi, impor lagi. Kalau bisa tidak impor. Kalau di (negara) sebelah sana tutup kerannya, gimana? Kita mau makan apa?" ujarnya.

"Kalau di sebelah sana bilang hari ini harganya 10 rupiah, besok saya naikin 50 rupiah, kita gimana? Makin lama kantong makin cekak anggaran dari negara," kata Eddy lagi.

Oleh karena itu, Eddy mengajak para petani itu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) terdekat untuk menggunakan hak suaranya pada 14 Februari 2024 mendatang.

Baca juga: Bergabung ke Kabinet Jokowi meski Pernah Bertarung di Pilpres, Prabowo: Kami Cinta Rakyat Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com