Saat Cak Imin dan Mahfud Kritik Pemerintah Jokowi, Seakan Mainkan Peran Oposisi...

"Faktanya ini catatannya impor kedelai saja direncanakan akan masuk sebanyak 2 juta ton, susu sebanyak 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi,” ujarnya.

Peran oposisi

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa Muhaimin dan Mahfud kompak menyerang Gibran pada debat keempat pilpres. Seolah berperan sebagai oposisi, serangan itu banyak menyinggung Jokowi, yang tak lain adalah ayah dari Gibran.

“Strategi itu kembali dilakukan kubu 1 dan kubu 3 bersama-sama untuk mendegradasi basis elektoral kubu 2,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (22/1/2024).

Meski masih menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud secara vulgar menyerang pemerintah Jokowi dengan menyebut petani tidak berdaulat, subsidi pupuk meningkat di tengah berkurangnya angka petani dan jumlah lahan, hingga food estate yang gagal.

Baca juga: Debat Cawapres: Muhaimin dan Mahfud Bicara Kebijakan dan Visi-Misi, Gibran Merendahkan Diri

Lagi-lagi, Mahfud tampil dengan bekal pengalaman riil. Mantan Ketua MK itu dinilai enggan terjebak dengan jawaban-jawaban prosedural-normatif, khususnya terkait isu penegakan hukum dan aturan.

“Sikap kritis Mahfud ini tampaknya menjadi cermin dari kian mengerasnya sikap politik PDI Perjuangan kepada pemerintahan Jokowi saat ini,” ujar Umam.

Muhaimin pun demikian. Meski PKB merupakan partai koalisi pemerintah, Imin tampil berani dan agresif melancarkan serangan terbuka ke Gibran dengan menyinggung keputusan pemerintah menunda pajak karbon, hilirisasi ugal-ugalan, hingga devisa nikel yang sangat kecil.

Cak Imin itu juga beberapa kali berusaha memprovokasi dan memantik emosi lawan dengan menyentil kepemilikan lahan 500.000 hektare oleh Prabowo. Bahkan, Muhaimin sempat mencoba memprovokasi Gibran dengan menyampaikan istilah “catatan Mahkamah Konstitusi”.

“Muhaimin juga terkesan langsung menyerang pribadi Jokowi, ayahanda Gibran, dengan menyinggung tentang isu ijazah palsu hingga sentilan tentang penghormatan pada masyarakat adat bukan sesederhana memakai baju adat saat peringatan 17 Agustus setiap tahunnya,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.