Saat Cak Imin dan Mahfud Kritik Pemerintah Jokowi, Seakan Mainkan Peran Oposisi...

Kritik Muhaimin lainnya, misalnya, soal penundaan implementasi pajak karbon, pemasukan dari nikel yang menurutnya sangat kecil, hingga hilirisasi di sektor tambang yang ia sebut dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan. Imin pun mengajak semua pihak untuk “taubat ekologis”.

“Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan," kata Imin.

"Taubat itu dimulai dari etika, sekali lagi etika, etika lingkungan dan etika pembangunan, jangan ugalan-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sekarep-nya dewe," tutur Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

Sentilan Mahfud

Mahfud MD juga berulang kali melempar kritik ke pemerintah. Saat awal menyampaikan gagasan, Mahfud langsung mengkritik subsidi pupuk yang terus naik di tengah jumlah petani dan lahan pertanian yang semakin sedikit.

“Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar, pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik, pasti ada yang salah,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Indonesia sebenarnya merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, dengan berilmpahnya SDA, sampai saat ini RI belum berdaulat dalam bidang pangan.

Seiring dengan masifnya industrialisasi yang didorong oleh masuknya investor, lingkungan justru menjadi rusak. Akibatnya, rakyat menderita.

Padahal, sebagaimana bunyi Undang-undang Dasar 1945, sumber daya alam mestinya dimanfaatkan sebesar-besarnya buat rakyat.

“Konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Mahfud.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Prabowo-Gibran 42,2 Persen, Ganjar-Mahfud 28 Persen, Anies-Muhaimin 26,7 Persen

Mahfud lantas menyebut bahwa pada 16 Juni 2011, ketika menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia pernah memutus perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Katanya, ada empat tolok ukur mengenai SDA yang memihak kepada rakyat. Keempatnya, yakni, pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

“Saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan Ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” kata dia.

Sebagai solusi, Mahfud dan Ganjar Pranowo, capres pasangannya, menawarkan program “petani bangga bertani” dan “di laut jaya nelayan sejahtera”.

“Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja, rugi dong kita,” tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Baca juga: Anies Puji Cak Imin dan Mahfud yang Kompak Jaga Marwah Debat Pilpres

Tak hanya itu, Mahfud juga menyebut bahwa pemerintah saat ini banyak mengimpor beragam komoditas pangan, mulai dari kedelai, susu, gula hingga beras. Padahal, kata Mahfud MD, pada debat Pilpres 2019, Jokowi sempat menjanjikan tidak akan impor pangan jika dirinya menjadi Presiden RI.