Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemenpan-RB Matangkan Skenario Pemindahan ASN dan Pemenuhan CASN 2024 K/L di IKN

Kompas.com - 22/01/2024, 17:09 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan atau relokasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran kinerja pemerintahan di IKN setelah proses pemindahan.

Menanggapi arahan Presiden RI Joko Widodo akhir pekan lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan komitmen untuk mengoordinasikan skenario pemindahan ASN yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Kami telah menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Baca juga: Bawaslu Jabar Temukan 20 Kasus ASN Bersikap Tak Netral

Dalam merancang skenario ideal terkait pemindahan ASN, Anas mengatakan bahwa Kemenpan-RB secara terus-menerus melakukan pemetaan jumlah ASN yang akan terlibat dalam proses relokasi ke IKN.

Pasalnya, dinamika terkait pemindahan ASN terus berkembang sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kemampuan pembangunan di IKN, serta kesiapan hunian yang akan dihuni.

Anas menegaskan bahwa dalam penyusunan skenario pemindahan ASN, Kemenpan-RB tidak bekerja sendirian.

Proses tersebut melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Saat Luhut dan Kemenkeu Beda Pendapat soal Pajak Hiburan 40-75 Persen...

Selain itu, Kemenpan-RB juga melakukan koordinasi dengan unsur pertahanan dan keamanan, yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kemenpan-RB juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperoleh data pemetaan jumlah ASN yang akan terlibat dalam pemindahan dari masing-masing instansi.

Kemenpan-RB siapkan jumlah kebutuhan ASN

Selain menyusun skenario pemindahan ASN, Kemenpan-RB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN dari setiap kementerian dan lembaga, baik yang sudah ada maupun yang akan direkrut, untuk ditempatkan di IKN.

Untuk itu, dalam konteks pengusulan kebutuhan pada Seleksi Calon ASN (CASN) 2024, perlu disiapkan formasi khusus yang akan langsung bekerja di IKN.

Baca juga: Pj Gubernur Kalbar: Realisasi Jalan Tol Tergantung Presiden Baru, Pro IKN atau Tidak

Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk Otorita IKN, tetapi juga melibatkan seluruh unsur pemerintah pusat yang akan menjalankan fungsi mereka di IKN sesuai tahapannya.

“Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan hanya untuk Otorita IKN, tetapi juga untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang akan pindah ke IKN Nusantara,” ucap Anas.

Dalam proses perancangan skenario pemindahan ASN ke IKN, Kemenpan-RB tidak hanya berkutat pada koordinasi jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah, tetapi juga harus memastikan bahwa fungsi pemerintahan dapat berjalan optimal sejak awal.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com