Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aidil Aulya
Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Hilirisasi Etika Politik

Kompas.com - 22/01/2024, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEMOKRASI bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang kebiasaan hati yang demokratis. Tanpa kebiasaan hati yang demokratis, pemilu hanya akan melahirkan tirani.

Dua kalimat ini diringkas dari artikel yang ditulis oleh Robert N Bellah pada 2007. Bellah memberi judul artikelnya, "Ethical Politics: Reality or Illusion?"

Di dalam tulisannya, Bellah menguraikan tentang hubungan etika dan politik pada masyarakat Amerika.

Apakah tulisan Bellah itu relevan di Indonesia? Jawabannya klise, “tentu sangat relevan”. Perdebatan tentang moralitas dan etika dalam politik merupakan perdebatan lama yang tak kunjung selesai.

Politik yang selalu dimunculkan di permukaan adalah politik dengan muatan etika dan moralitas. Citra politik selalu dikhotbahkan dengan bimbingan moralitas dan etika. Dalam praktiknya, etika politik hanyalah sesuatu yang tidak tentu hilir mudiknya.

Memaknai kata hilir

Kenapa dipakai pepatah lama, “tidak tentu hilir mudiknya” dalam tulisan ini? Karena kata “hilir” dengan imbuhan -isasi begitu popular akhir-akhir ini. Sampai ada yang berseloroh, apapun masalahnya, solusinya adalah hilirisasi.

Pertanyaannya, apakah etika bisa dihilirisasi? Mengacu pada KBBI, kata hilirisasi itu artinya penghiliran, yaitu proses untuk menghilirkan sesuatu. Kata hilir di KBBI bermakna bagian sungai sebelah muara.

Penggunaan kata hilir bisa saja bermakna lain, terlebih kata itu dipakai dalam kontestasi politik. Penggunaan kata dalam politik bisa multidimensi. Tergantung siapa yang memakai kata itu dan siapa yang menafsirkan.

Dalam politik tidak ada kata yang bermakna tunggal. Itulah hebatnya dunia politik. Penuh dengan ketidakpastian, bias, ambigu, dan acapkali menampilkan kedunguan serta kelucuan.

Hilirisasi etika yang dimaksudkan di sini adalah proses menjadikan etika sebagai muara dari semua tindakan politik. Politik dalam ranah ideal harus mematri norma-norma etika dan moralitas dari hulu sampai ke hilir.

Tidak boleh ada satupun ruang proses politik yang melanggar standar etika. Proses politik yang etis juga harus sejalan dengan individu politisi yang menjunjung tinggi etika dalam laku lampahnya. Elok basanya dalam kehidupan.

Keelokan basa tentu bisa dicitrakan. Namun, berapa lama bisa bertahan dengan citra yang dipoles?

Karakter dan tabiat asli akan selalu mencari jalan keluarnya sendiri. Satu per satu di saat yang tepat, karakter dan watak yang tidak dipoles dengan citra itu akan dipertontonkan sendiri, disadari atau tidak.

Nasihat-nasihat etika dan moralitas dalam politik kerap disangkakan hanya sebagai pikiran-pikiran kaum tua konservatif (sedikit idealis).

Berlindung di balik status anak muda, milenial, dan sedikit kekuasaan, seseorang bisa saja menciptakan standar etika baru.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com