Pakar Pertanian: Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi Sudah Relatif Bagus

“Apakah negara hanya sanggup memberi 10-20 persen per tahun, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK)," jelas Mangku.

Baca juga: Pemerintah Revisi Target Bauran EBT, Tinggal Diteken Jokowi

"Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk,” lanjutnya.

Terkait permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman. Bantuan sosial pun harus diberikan kepada poktan dengan jumlah yang terus ditambah.

“Untuk bantuan langsung tunai (BLT) harus ada dan diperbanyak, khususnya untuk kelompok miskin ekstrem serta community based social support untuk komunitas perdesaan,” usulnya.

Pada masa depan, sambung dia, jika kebijakan food estate telah berhasil dan kesejahteraan serta bantuan permodalan sudah menjangkau banyak petani, tidak menutup kemungkinan pertanian bisa menjadi salah satu sektor hilirisasi andalan Indonesia.

Baca juga: Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot

Oleh karenanya, Mangku meminta pemerintah untuk serius mendukung industri pangan. Sebab, jika food estate berhasil, pasokan bahan baku bisa berjalan lancar.

"Korporasi tani juga bisa mengagregasi produk petani kecil agar fit dengan kebutuhan industri. Untuk food estate, jika stok pangan sudah harus dikeluarkan, industri menyerap. Jika polanya sudah established, industri juga akan terjamin pasokan bahan bakunya,” paparnya.