Sri Mulyani dan Airlangga Bahas Pajak Hiburan bersama Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat yang membahas soal pajak hiburan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Rapat juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo.

Airlangga mengatakan, dalam rapat itu, Presiden Jokowi mendapatkan berbagai masukan soal pajak hiburan.

Baca juga: Ketika Kenaikan Pajak Hiburan Buat Pengusaha Tempat Hiburan di Jakarta Teriak

"Tadi rapat internal terkait dengan pajak hiburan. Tadi Bapak Presiden sudah mendapatkan masukan terkait dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD)," ujar Airlangga usai rapat.

"Jadi kalau periode yang lalu dengan UU Nomor 28 tarif hiburan itu paling tinggi 35 persen, Nah, sekarang dengan UU HKPD tarif hiburan itu 10 persen. Hanya, khusus atas jasa jenis hiburan yang terkait dengan diskotek, karaoke, kelab malam dan juga spa, itu yang dikenakan tarif antara 40-70 persen," jelasnya.

Di sisi lain, lanjut Airlangga, pemerintah pun melihat ada ruang kebijakan lain merujuk pada Pasal 101 di UU HKPD, di mana pemerintah bisa memberikan insentif fiskal dalam rangka mendukung kemudahan investasi.

Baca juga: APPBI: Kenaikan Pajak Hiburan Bisa Bikin Tingkat Okupansi Mal Sepi

Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan, peringanan, dan penghapusan pajak pokok retribusi beserta sanksinya.

"Oleh karena itu, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait dengan Pasal 101 ini, dalam surat edaran yang akan disiapkan oleh Menteri Keuangan. SE bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya pemerintah juag juga melihat bahwa sektor pariwisata baru pulih dan juga membutuhkan hal lain," tambahnya.

Kenaikan tarif pajak hiburan antara 40-75 persen sebelumnya dikeluhkan sejumlah pengusaha hiburan. Pasalnya, mereka merasa pendapatan mereka belum pulih sepenuhnya usai pandemi Covid-19 merebak.

Baca juga: Giliran Pengusaha Spa Protes Kenaikan Pajak Hiburan

Namun, Kemenkeu bersikukuh bahwa kondisi pengusaha pariwisata dan hiburan sudah mulai bangkit. Hal itu tecermin dari setoran pajak hiburan dan pariwisata yang sudah mendekati kondisi sebelum pandemi.