Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Anies Enggan Beri Nilai Kementerian LHK yang Dipimpin Politikus Nasdem...

Kompas.com - 18/01/2024, 16:26 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut1, Anies Baswedan enggan memberikan penilaian kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diketahui menterinya adalah kader Partai Nasdem, Siti Nurbaya Bakar.

Hal itu terlihat saat Anies ditanya pembawa acara "Desak Anies" yang digelar di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Diketahui, Anies adalah capres yang didukung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Awalnya, Anies memberikan penjelasan terkait solusi krisis iklim yang kini melanda dunia dikaitan dengan kebijakan di Indonesia.

Dalam strategi penanganan domestik, Anies mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan net zero emision tahun 2060.

Baca juga: Bakal Hapus Diskriminasi Pasien BPJS dan Bukan, Anies: Prinsipnya Keseteraan, Biaya Nomor Dua

Karena sudah berkomitmen, Anies mengatakan, kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di tingkat pusat hingga daerah harus sesuai dengan komitmen yang ada.

"Domestik begini, kita punya komitmen untuk net zero emision di tahun 2060, ini harus diturunkan dalam bentuk kebijakan kementerian, provinsi, kabupaten, privat sektor," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan soal komitmen pemerintah untuk menurunkan efek rumah kaca 30 persen di tahun 2030. Tetapi, target itu disebut masih jauh dari capaian saat ini.

"Bahkan, kalau catatan kita, jauhnya agak mengkhawatirkan. Menurut kami, ini harus ada regulasi yang komprehensif, apa yang dikerjakan pemerintah pusat provinsi daerah dan privat sektor," ujar Anies.

Baca juga: Anies Janji Giatkan Pendidikan Antikorupsi Buat Cegah Bibit Koruptor

Demikian juga dengan transisi energi baru-terbarukan, menurut Anies, masih yang jauh dari taeget 23 persen di tahun 2025. Sebab, capaiannya baru berada di angka 13 persen saja.

"Itu mencapai tambahan 10 persen dalam waktu dua tahun, (target) itu mission impossible," katanya.

Anies menjelaskan bahwa komitmen penurunan gas rumah kaca di Jakarta saat dirinya memimpin segera mencapai target.

Sebab, di tahun 2020, sudah berada di 26 persen dari target 30 persen di tahun 2030.

"Jadi hampir lebih cepat daripada targetnya. Tapi enggak cukup, itu harus dikerjakan secara nasional bersama-sama," ujar Anies.

Baca juga: Timnas Anies-Muhaimin Sebut Kegagalan Food Estate akan Disinggung Saat Debat Cawapres Kedua

Pembawa acara kemudian menyebut pernyataan Anies yang menyinggung keterlambatan pencapaian dalam isu krisis iklim di pemerintahan saat ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com