Integrasikan Layanan Digital, 4 Menteri dan BSSN Kebut Digital ID sampai Government Cloud

Sementara dari sisi kependudukan digital atau Digital ID, Luhut menyatakan bahwa Mendagri Tito bersama Menkominfo Budi dapat segera menyepakati dan melakukan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Digital ID tersebut.

Ia menargetkan agar piloting dapat dilakukan pada bulan Juni atau Juli 2024.

Baca juga: Wapres Minta Pengambil Kebijakan Tinggalkan Ego Sektoral untuk Sukseskan SPBE

“Saya harap agar masing-masing bisa mengurangi ego-sektoral, utamakan kompromi, tetapi tetap fokus ke apa yang tepat untuk bangsa dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Luhut.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan government cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional.

Government cloud diharapkan dapat mempercepat pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas bagi pemerintah.

Oleh karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara berperan dalam penguatan keamanan informasi dalam proses implementasi layanan digital tersebut.

Baca juga: Kemenkominfo Capai Target Pembangunan BTS 4G di Daerah 3T

Di sisi lain, Kemenkominfo juga diminta untuk segera menyelesaikan penetapan referensi harga (rate man hour) sebagaimana mandat Perpres Nomor 82 Tahun 2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan mengawal sehingga akuntabilitas dari percepatan kebijakan digitalisasi bisa tetap dijaga.

Luhut menekankan bahwa dengan segala proses yang dilakukan, penting untuk menentukan prioritas yang akan dikerjakan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang dapat dilaporkan setiap bulannya.