Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Sebut Tak Sembarangan Buat Janji untuk Rakyat, Anies: Setiap Janji Harus Dilunasi

Kompas.com - 15/01/2024, 14:15 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan menjawab pertanyaan warga mengenai komitmen politiknya untuk rakyat.

“Pak, saya mau Bapak janji dulu Pak, bahwa Bapak benar di Jakarta lima tahun. Karena yang dulu, kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain,” papar Anies melalui keterangan persnya, Senin (15/1/2024).

“Saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan, tapi nilai saya dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan Anies saat menghadiri acara "Desak Anies" di Pantai Beby, Ambon, Maluku Tengah, Senin.

Baca juga: Anies Baswedan Ingatkan Pentingnya Peran Saksi di TPS

Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta periode 2017-2022 itu pun menegaskan dirinya tak sembarangan berjanji kepada rakyat.

“Di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji, karena kami ingin setiap janji harus bisa dilunasi,” ujar Anies.

Oleh karenanya, ia berusaha menepati setiap janji politik dan jabatan publik yang diembannya. Sebab, semuanya merupakan kepercayaan dari rakyat.

“Ini memang seringkali jadi tantangan. Pertama, ketika saya ditugasi menjadi gubernur, dan saya tidak pernah mendaftar menjadi gubernur. Saya diundang, saya dipanggil, dan didorong jadi gubernur,” ujar Anies.

Baca juga: Pengancam Anies Baswedan Ditangkap, Keluarga dan Tetangganya Kaget: Dia Pendiam

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com