Integrasikan Layanan Digital, 4 Menteri dan BSSN Kebut Digital ID sampai Government Cloud

KOMPAS.com – Pemerintah terus mempercepat langkah transformasi dan integrasi layanan digital sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

Koordinasi rinci terkait hal tersebut diselenggarakan pada Senin (15/1/2024), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

"Kami tadi bahas sangat detail, dipimpin oleh Pak Luhut, dengan fokus pada pembentukan GovTech, penguatan identitas kependudukan digital atau Digital ID, dan optimalisasi government cloud sebagai bagian dari ekosistem Pusat Data Nasional," ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

“Ketiga hal tersebut menjadi fondasi untuk lompatan besar dalam layanan digital pemerintah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berproses memiliki layanan digital terpadu yang tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya,” sambungnya.

Anas mengatakan bahwa dukungan dari setiap instansi terkait akan membantu mempercepat kehadiran layanan digital pemerintah di Indonesia.

"Arahan Presiden Jokowi bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi suatu keharusan dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Langkah ke depan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang sudah ada," tambahnya.

Keterpaduan layanan digital telah diperintahkan melalui penunjukan BUMN Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai unit GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Instruksi ini telah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. GovTech tersebut akan membimbing keterpaduan layanan digital secara nasional.

Anas optimistis bahwa dengan komitmen dan kerja keras kementerian/lembaga (K/L) terkait, keterpaduan layanan digital pemerintah akan segera tercapai pada 2024.

"Sehingga Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, single sign on, efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat atau citizen centric dalam satu portal nasional terintegrasi, bukan lagi berorientasi pada pendekatan instansi seperti selama ini," imbuh mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu.

Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman Luhut menyepakati bahwa pada 22 Januari 2024, semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi GovTech, dan government cloud telah terpetakan dan dapat segera dieksekusi.

"Pemetaan teknis dilakukan oleh K/L terkait, semua harus tuntas pada 22 Januari 2024, dan langsung digeber eksekusinya sesuai arahan Presiden Jokowi," ucap Anas.

Pada pertemuan tersebut, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Kementerian BUMN untuk segera melakukan transformasi Perum Peruri menjadi GovTech berkelas dunia.

Ia menyebutkan bahwa perlu dilakukan akselerasi dalam proses rekrutmen dan transformasi sumber daya manusia (SDM) digital.

Sementara dari sisi kependudukan digital atau Digital ID, Luhut menyatakan bahwa Mendagri Tito bersama Menkominfo Budi dapat segera menyepakati dan melakukan kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan Digital ID tersebut.

Ia menargetkan agar piloting dapat dilakukan pada bulan Juni atau Juli 2024.

“Saya harap agar masing-masing bisa mengurangi ego-sektoral, utamakan kompromi, tetapi tetap fokus ke apa yang tepat untuk bangsa dan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Luhut.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga diminta untuk segera menyelesaikan kebijakan government cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional.

Government cloud diharapkan dapat mempercepat pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas bagi pemerintah.

Oleh karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara berperan dalam penguatan keamanan informasi dalam proses implementasi layanan digital tersebut.

Di sisi lain, Kemenkominfo juga diminta untuk segera menyelesaikan penetapan referensi harga (rate man hour) sebagaimana mandat Perpres Nomor 82 Tahun 2023.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan mengawal sehingga akuntabilitas dari percepatan kebijakan digitalisasi bisa tetap dijaga.

Luhut menekankan bahwa dengan segala proses yang dilakukan, penting untuk menentukan prioritas yang akan dikerjakan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang dapat dilaporkan setiap bulannya.