Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pembangunan "Giant Sea Wall" Butuh 40 Tahun, Prabowo: Butuh Pemimpin Politik yang Fokus

Kompas.com - 10/01/2024, 18:39 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa membutuhkan komitmen pemimpin selanjutnya.

Sebab, menurut Prabowo, pembangunan giant sea wall itu membutukan waktu lebih kurang 40 tahun.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam sambutannya pada seminar nasional soal strategi perlindungan Pulau Jawa di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

“Berhasilnya giant sea wall ini mungkin terwujud 25 tahun 30 tahun bahkan 40 tahun yang akan datang, tapi di situlah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita,” kata Prabowo saat didapuk sebagai keynote speaker.

“Kita harus berani memulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya,” ujarnya lagi.

Baca juga: Sebagai Pemimpin Politik, Prabowo Dorong Pembangunan Tanggul Laut Raksasa di Kawasan Pantura

Prabowo juga mengatakan bahwa politisi di Indonesia akan berganti setiap lima tahun sekali.

“Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik yang diawali oleh politisi, dan politisi itu berpikir lima tahunan karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa lima tahunan,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan, pembangunan giant sea wall membutuhkan komitmen dari pemimpin politik selanjutnya.

“Nah masalahnya adalah pemimpin politik yang rela fokus berpikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun,” kata calon presiden (capres) nomor urut 2 itu.

Baca juga: Prabowo: Giant Sea Wall Butuh Waktu Lebih dari 40 Tahun untuk Dirampungkan

Prabowo juga mengatakan, pembangunan giant sea wall diperlukan untuk menjawab mengatasi naiknya permukaan laut dan abrasi.

“Saya berterima kasih bahwa pengkajian ini (pembangunan giant sea wall) jalan terus. Saya sebagai orang yang tidak langsung terlibat, tapi sekarang sebagai seorang unsur pimpinan dalam pemerintahan ini,” ujar Prabowo.

“Terus terang saja, bukan kapasitas saya sebagai menteri pertahanan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik,” katanya lagi.

Dalam pengalamannya ikut kontestasi pemilihan presiden (Pilpres), Prabowo mengaku telah mengunjungi daerah pesisir untuk kampanye. Dia melihat bagaimana masyarakat pesisir berhadapan dengan kenaikan permukaan air laut.

“Saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera mengubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera,” ujarnya.

Baca juga: Soal Lahan Prabowo, Jusuf Kalla: Bawaslu Panggil Jokowi, Baru Ramai Negeri Ini

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan, dirinya mengajak berbicara rekan-rekannya dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk membangun giant sea wall di Pantura Pulau Jawa.

“Kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan giant sea wall ini supaya menjadi fokus perhatian,” ujar Prabowo.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga hadir dalam seminar mengatakan, terdapat sekitar 50 juta penduduk di Pantura Jawa.

“Jadi yang terdampak itu 50 juta. Tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan infrastrukur, tetapi kelangsungan hidup masyarakat,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut bahwa Pantura sebagai “North Java Corridor Economy” memiliki sekitar 70 kawasan industri.

Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Baca juga: Soal Lahan Milik Prabowo, Timnas Amin: Pertanyaan Anies Cerdas, Mungkin yang Jawab Enggak Bisa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com