Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kader Partai Dinilai Korup, Ahok: Karena yang Jujur Enggak Mau Masuk, Lu Gabung Dong

Kompas.com - 10/01/2024, 17:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berbicara mengenai pandangan masyarakat yang menilai banyak kader partai yang korup.

Mulanya, Ahok mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang konsisten.

Ahok menyebut Megawati selalu ingin mendidik rakyat.

"Maka Ibu selalu bilang sama kami, yang penting rakyat itu diedukasi, dididik untuk mengerti. Kita nih sudah sepakat waktu bernegara, kita menyerahkan pada partai politik yang mengatur segalanya. Anda mau pilih panglima TNI, pilih polisi, pilih siapa pun, KPU, mesti lewat parpol," ujar Ahok di Sekolah PDI-P, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Jokowi Tak Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke PDI-P, Hasto: Rakyat Mencatat dan Melihat

Lalu, Ahok menyinggung masyarakat yang kerap menyebut kader partai korup.


Ahok mengibaratkan kader partai anak sekolah.

"Kalau kamu mengatakan, kader partai juga ada yang enggak benar, juga korup. Ya itu di sekolah juga sama, ada pintar, bodoh, ada yang sedang, begitu kan," kata dia.

"Kalau kamu bilang, lebih banyak yang enggak benarnya, karena kamu yang jujur enggak mau masuk parpol. Itu masalahnya. Lu gabung dong," ucap Ahok.

Baca juga: Ahok Ingin Ikut Kampanyekan Ganjar, tetapi Tidak Ditugaskan Megawati

Maka dari itu, Ahok menyebut PDI-P sebagai partai yang memiliki sekolah partai terbaik.

Dia mengaku bangga bisa dilatih dengan baik sebagai politikus di PDI-P.

"Lalu ditugaskan untuk membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah inilah yang kita perjuangkan," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com