Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Presiden Punya Hak Menilai Debat, tapi Jangan Berpihak

Kompas.com - 09/01/2024, 09:12 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berpandangan, sah-sah saja seorang presiden ikut menilai debat calon presiden (capres) yang digelar pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu merespons pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta format debat pemilihan presiden (pilpres) diubah lebih baik lagi ke depannya.

Menurut Kepala Negara, tidak masalah antar pasangan calon (paslon) saling serang, asalkan menyoal kebijakan, visi dan misi.

Namun, Cak Imin mewanti-wanti agar permintaan presiden untuk perbaikan format debat tidak dilakukan lantaran mendukung salah satu kandidat capres tertentu.

“Presiden punya hak untuk menilai tapi hati-hati jangan sampai kejebak dalam keberpihakan,” kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri acara sholawat kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamid Cintamulya, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/1/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Sebut Debat Capres Serang Personal, Anies: Kok Presiden Komentar Soal Debat Ya?

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berpandangan, tidak ada yang perlu dilakukan perbaikan secara khusus dari debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut dia, kalaupun diperlukan evaluasi hanya terkait dengan waktu berbicara para kandidat. Sehingga penyampaian gagasan tidak terputus di tengah jalan.

“Enggak ada sih (evaluasi), ya namanya debat ya seperti itu, apanya yang mau dievaluasi, kalau mau evaluasi, debat tanpa waktu,” kata Cak Imin.

Wacana perbaikan format debat disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Mencermati Politik Jalan Tengah Ganjar Pranowo pada Debat Capres

 

Menurut Presiden, sebaiknya debat antar capres tidak perlu saling jatuh menjatuhkan secara personal.

"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga (berlangsung) hidup. Saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Minta Debat Tak Banyak Serang Personal, Andi Widjajanto: Contohnya Serangan Prabowo ke Anies

Presiden menilai, debat Minggu lalu kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Presiden pun menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut.

"Yang pertama, saya memang melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," jelas Jokowi.

"Tapi kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," tuturnya.

Sehingga menurut Presiden, kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu malam.

Adapun debat ketiga Pilpres 2023 pada Minggu malam digelar di Istora Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com